Jakarta, LiputanIslam.com– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap latar belakang munculnya ide vaksin Covid-19 berbayar oleh pemerintah meski belakangan ini kebijakan tersebut telah dibatalkan.
Ia mengatakan, ide tersebut awalnya muncul setelah adanya ledakan Covid-19 Varian Delta di Indonesia. Namun, RI kekurangan vaksinator untuk memenuhi antusiasme warga dalam mendapatkan vaksin.
“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta,” kata Mahfud lewat akun Twitter-nya, Sabtu (17/7).
Ketika kasus positif menanjak cepat, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus menggencarkan vaksinasi, tapi terkendala lantaran ketersediaan vaksin tidak diimbangi dengan tenaga vaksinator.
Petugas dari unsur TNI, Polri, BIN telah turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat, tapi tetap tidak sanggup memenuhi antusiasme masyarakat.
“Tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” tambahnya.
Menurutnya, awalnya perusahaan swasta akan menggelar vaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri, sehingga industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja, tanpa APBN dan vaksin dari pemerintah.
Dilansir dari CNN Indonesia, pemerintah sebelumnya berencana membuka jalur vaksin berbayar mandiri lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Vaksin berbayar ini akan memanfaatkan jaringan klinik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik yang tersebar di Indonesia.
Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
Belakangan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar itu. (ra/cnn)