Jakarta, LiputanIslam.com– Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan ada sebuah gerakan sistematis yang memaksa kasus kematian 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat.
Padahal, Taufan menegaskan, kasus KM 50 bukanlah termasuk pelanggaran HAM berat.
Dikutip dari Detiknews, Taufan menyatakan hal tersebut dalam siaran pers untuk merespons rencana Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) besutan Amien Rais dkk untuk membawa kasus KM 50 ke Mahkamah Internasional.
Dalam siara pers tersebut, ia menyebut bahwa Komnas HAM belum menemukan siapa penggerak gerakan sistematis ini.
Taufan pun mengakui ada pihak yang mendesak dan membangun opini sejak awal terus menerus menilai kasus ini masuk pelanggaran HAM berat. Taufan menyebutkan penggerakan opini itu disebarluaskan lewat video pendek yang mengutip Komnas HAM yang tidak berhubungan dengan kasus laskar FPI.
“Menurut Komnas HAM RI, langkah disinformasi ini disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesakkan pada kesimpulan tertentu yakni menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat,” tuturnya.
Taufan menegaskan lagi, kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM terkait peristiwa ‘KM 50’ sudah berdasarkan data di lapangan dan hasil pengumpulan bukti dari banyak pihak mulai dari Polri, Jasamarga hingga pihak FPI.
“Berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM RI tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” kata Taufan.
Merespon hal ini, tim advokasi laskar FPI mengatakan gerakan sistemik ini justru hal yang baik karena dapat menekan Komnas HAM dalam melakukan investigasi.
“Itu justru membuktikan bahwa ada struktur komando operasi yang sedang berusaha keras melalui berbagai instrumen hukum dan operasi media untuk menghadang terbongkarnya otak jahat pelaku operasi pelanggaran HAM berat tersebut,” kata anggota tim advokasi laskar FPI, Hariadi Nasution, pada Selasa (26/1). (ra/detik)