Jakarta, LiputanIslam.com—Rencana pemerintah soal pemberlakuan vaksinasi Gotong Royong Individu berbayar diprotes oleh berbagai kalangan, salah satunya Kelompok Masyarakat Sipil.
Lewat konferensi pers bertajuk ‘Desakan Pencabutan Vaksin Berbayar’, yang disiarkan secara virtual di YouTube YLBHI, Senin (12/7/2021), lembaga ini meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana ini, bukan ditunda.
Mereka juga mendesak pemerintah agar tidak mencari keuntungan dari rencana ini.
“Harus ada refocusing APBN dan semestinya presiden sebagai pemimpin tertinggi negara itu harus bisa mencabut kebijakan tersebut. Jadi semestinya bukan ditunda, karena kita tahu Kimia Farma menunda vaksin berbayar ini tapi vaksin berbayar ini harusnya dibatalkan dan kebijakannya dicabut,” ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
“Jadi penundaan bukanlah sebuah solusi, bukanlah sebuah jalan keluar tapi pembatalan atas vaksin berbayar ini seharusnya dicabut karena jika tidak pada akhirnya kita tahu bahwa Jokowi telah menjilat ludahnya sendiri ketika dia bilang bahwa vaksin tidak berbayar, vaksin gratis, tapi pada akhirnya kita lihat hari ini ada vaksin yang berbayar,” ungkapnya.
Sementara itu, Relawan LaporCovid19 Amanda Tan mengatakan bahwa vaksinasi merupakan barang publik yang tidak bisa diperjualbelikan. Hal ini telah tertulis di dalam konstitusi dan WHO.
“Maka dari itu tidak lah etis sama sekali untuk pemerintah memperjualbelikan barang yang mana seharusnya menjadi hak publik atau barang publik yang mana harus digratiskan dan juga tidak dipungut biaya oleh pihak manapun,” katanya.
Ia menyoroti komersialisasi vaksin di tengah masyarakat merupakan pelanggaran. Akibat komersialisasi, ketimpangan sosial bisa terjadi. (ra/detik)