Jakarta, LiputanIslam.com— Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan kasus pemerkosaan yang dilakukan anak Anggota DPRD Bekasi terhadap anak usia 15 tahun tidak bisa diselesaikan dengan pernikahan.
Maidina menilai, menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual berlawanan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.
Baca: Prihatin, Kekerasan pada Perempuan Masih Tinggi
Selain itu, UU tersebut juga menyebutkan anak korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial.
“Jalan menikahkan anak korban dengan pelaku kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan selain tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak juga bertentangan dengan komitmen pencegahan perkawinan anak,” kata dia, Jumat (28/5).
Dia menyampaikan, penyelesaian kasus perkosaan dengan pernikahan tidak akan memulihkan korban. Sebab, pernikahan akan membuat korban harus terus hidup dengan pelaku.
“Menikahkan korban dan pelaku dengan konsekuensi korban harus terus hidup bersama orang yang melakukan kekerasan terhadapnya jelas bukan merupakan pemulihan,” jelasnya.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menambahkan, solusi pernikahan terhadap kasus perkosaan hanya akan menambahkan trauma terhadap korban.
“Justru akan menambah beban trauma untuk korban dan tidak membantu proses pemulihan korban,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut juga merupakan kekerasan terhadap gender, yaitu pemaksaan perkawinan. Selain itu, korban bisa saja mendapat kekerasan kembali dalam kehidupan rumah tangganya nanti.
“Karenanya tidak boleh menikahkan korban dengan pelaku,” tegasnya. (sh/kompas/republika)