Jakarta, LiputanIslam.com– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merilis surat telegram tertanggal 5 April 2021 kepada para Kapolda dan Kabid Humas. Dalam poin pertama surat itu, Kapolri melarang media massa menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan kekerasan.
“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” demikian isi surat tersebut, sepeti dikutip oleh CNN Indonesia pada Selasa (6/4).
Kemudian, Kapolri juga memerintahkan agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. Rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian pun juga tidak boleh tidak ditayangkan secara terperinci.
Beberapa poin lainnya dalam surat itu berkaitan dengan kode etik jurnalistik, salah satunya adalah media tidak boleh ikut serta dalam aksi penangkapan pelaku. Kegiatan itu, juga tidak boleh disiarkan secara langsung.
“Dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten,” tambah Listyo.
Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Pol, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. Telegram bersifat sebagai petunjuk arah (Jukrah) untuk dilaksanakan jajaran kepolisian. (ra/cnn)