Jakarta, LiputanIslam.com– Revisi UU Pemilu menjadi pembicaraan panas di DPR setelah Presiden Jokowi dilaporkan mengarahkan parpol pendukungnya agar Pilkada tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai isi UU Pemilu saat ini.
Dilansir dari Detiknews, Arahan itu disampaikan saat Presiden Jokowi mengumpulkan eks jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Kamis (28/1/2021) lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh 15 orang dari PDI Perjuangan, PPP, Golkar, NasDem, PKB, dan Hanura.
Sekjen PPP yang juga mantan jubir TKN, Arsul Sani, menuturkan ada arahan khusus yang disampaikan oleh Jokowi terkait Pemilu dan Pilkada. Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU Pemilu.
Menurut Arsul, Jokowi menilai hajatan politik besar di tengah pandemi bisa mengganggu pemulihan sektor kesehatan masyarakat maupun ekonomi.
Seperti diketahui, UU Pemilu saat ini mengatur Pilkada berikutnya dilakukan serentak pada 2024. Namun, muncul wacana revisi UU Pemilu yang salah satu isinya adalah Pilkada berikutnya menjadi tahun 2022.
Sebelum Presiden Jokowi mengumpulkan eks jubir TKN, parpol-parpol di DPR sudah bersikap soal revisi UU Pemilu dan jadwal Pilkada berikutnya. Ada yang ingin Pilkada digelar sesuai dengan jadwal, termasuk untuk DKI, yakni pada 2022. Beberapa fraksi juga menyarankan pilkada digelar pada 2024 seusai pemilu.
Di balik arahan Jokowi
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pemerintah memang punya kepentingan agar RUU Pemilu tidak dibahas. Sebabnya dipengaruhi kepentingan partai berkuasa PDI Perjuangan.
“Pemerintah berkepentingan Pilkada dilakukan tetap di 2024. Dan kita tahu partai yang sedang berkuasa atau sedang memeruntah itu PDIP. PDIP sama dengan pemerintah sikapnya Pilkada ingin tetap di 2024,” ujar Ujang, seperti dilansir Merdeka, Minggu (31/1).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, kepentingan politik itu demi menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebab dengan tidak adanya Pilkada DKI di 2022, modal politik Anies digembosi.
Jika Pilkada DKI digelar di 2022, pemerintah berkuasa dan PDIP seperti memberi angin kepada Anies agar bisa terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dan memuluskan jalan menuju Pilpres 2024.
Sementara itu, menurut Ketua DPP PKB Faisol Riza, pihak yang diuntungkan dari revisi UU Pemilu bukan hanya Anies Baswedan, tapi juga kepala daerah lain yang punya kans ke Pilpres 2024.
“Tidak boleh dilihat hanya Anies. Ada Ridwan Kamil dan Khofifah,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza, seperti dilansir dari Detiknews, Kamis (28/1/2021).
Masa jabatan Ridwan Kamil dan Khofifah akan berakhir pada 2023, lebih dekat ke Pilpres 2024 dibanding Anies yang berakhir di 2022. Jika pilkada dipercepat ke 2022 ataupun 2023, Ridwan Kamil dan Khofifah juga akan mendapat panggung sebelum pilpres. (ra/detik/merdeka)