LiputanIslam.com — Aplikasi JAGA Bansos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Hingga 3 Juli 2020, JAGA Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan,” ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7).
Ia mengatakan enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan.
Selanjutnya, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.
Baca juga: Bamsoet Sebut Pemerintah Punya Waktu Hingga 20 Juli untuk Respon RUU HIP
Laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.
“Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan,” tuturnya. (Ay/Antara/Republika)