Jakarta, LiputanIslam.com— Peraturan Presiden (Perpres) terkait investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) menuai banyak polemik sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut aturan itu.
Dilansir dari Detik (02/03/2021), Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal berisi aturan pembukaan izin investasi miras untuk Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
Lantas, siapa yang awalnya mendorong Jokowi untuk membuka keran investasi miras?
Menurt Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Jokowi menerima masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
“Jadi dasar pertimbangannya (investasi miras) itu adalah memerhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal,” kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).
Bicara mengenai kearifan lokal, dia mencontohkan di NTT ada yang namanya sopi. Sopi adalah minuman yang didapatkan lewat proses pertanian masyarakat.
“Nah di masyarakat tersebutlah kemudian mereka mengelola, bahkan di sana sebagian kelompok masyarakat itu menjadi tradisi. Tetapi itu kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan,” paparnya.
Begitu pula di Bali. Bahlil mengatakan Bali memiliki arak lokal yang berkualitas ekspor. Untuk itu izin investasi miras dibuka juga untuk Bali.
“Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” jelas Bahlil.
Dia memahami bahwa kalangan pengusaha menginginkan agar investasi miras tetap dilanjutkan. Namun, atas pertimbangan berbagai kalangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap menutup pintu investasi miras untuk kepentingan yang lebih besar. (ra/detik)