ICW Minta BPK Selidiki Keterlibatan Anggotanya dalam Korupsi Bansos Covid-19

0
965

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan Covid-19 senilai Ro14,5 miliar di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, LiputanIslam.com—Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut terlibat dalam kasus  korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Lembaga pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mendesak BPK agar menelusuri dugaan ini.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso, menyebut ada fee perusahaan vendor bansos yang mengalir ke anggota BPK.

“Internal BPK harus ada upaya untuk menelusuri. Saya yakin BPK punya mekanisme internal untuk menelusuri indikasi atau dugaan keterlibatan anggotanya, ini yang harus didorong karena BPK punya kode etik internal,” kata Peneliti ICW Agus Sunaryanto pada Kamis (11/3/2021).

Dilansir dari Kompas, Agus menilai penelusuran harus dilakukan untuk menjaga marwah BPK sebagai institusi penting dalam melakukan pemeriksaan dan pencegahan korupsi.

Menurutnya, BPK bisa menggunakan Majelis Kehormatan Kode Etik untuk menelusuri dugaan keterlibatan. BPK dapat mendorong penghentian sementara jika ditemukan indikasi keterlibatan.

“Sehingga yang bersangkutan diduga punya keterlibatan tidak berusaha menghilangkan barang bukti untuk kepentingan kasus korupsi,” ucap Agus

Sebelumnya, berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3), Matheus Joko Santoso mengaku soal mengumpulkan kutipan fee dari rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) sebesar Rp16,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, Matheus menerangkan uang yang diserahkan kepada Juliari P Batubara–saat menjadi Menteri Sosial– hanya Rp14,7 miliar.

Selanjutnya, ia mengatakan uang yang diperoleh dari rekanan penyedia bansos juga mengalir ke sejumlah pihak lainnya di lingkungan Kementerian Sosial.

Mereka adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos), Pepen Nazaruddin, Rp1 miliar; Kepala Biro Perencanaan, Adhy Karyono, Rp550 juta; Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Amin Rahardjo, Rp100 juta.

Kemudian Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Sunarti, Rp100 juta; Staf Kemensos, Robbin Rp300 juta; Tim Bansos, Yogi, Rp 300 juta; Iskandar Rp250 juta; Staf Kemensos, Rizki, Rp350 juta; Tim Bansos, Firman Rp250 juta; dan Reinhan Rp70 juta.

Dilansir dari CNN Indonesia, Matheus juga menyebut bahwa uang mengalir ke sejumlah pihak luar, termasuk pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pembelian 10 buah HP [ponsel] Rp140 juta kepada pimpinan Kemensos, Brompton 3 sepeda untuk Sekjen Hartono Laras senilai Rp120 juta dan untuk operasional BPK Rp1 miliar,” ungkap Matheus.

Tak hanya itu, menurut Matheus, uang juga digunakan untuk pelbagai kegiatan kementerian seperti satu di antaranya untuk acara di Labuan Bajo di mana ketika pedangdut Cita Citata menjadi tamu undangan.

“Artisnya informasinya Cita Citata, saya juga enggak hadir,” kata Matheus. (ra/kompas/cnn)

 

DISKUSI: