FPKS Minta RUU HIP Dibatalkan, PDIP Menyindirnya

0
94

Sumber: Merdeka

LiputanIslam.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan sikap fraksinya meminta DPR membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada Jumat (19/6) kemarin. Hal tersebut ia sampaikan setelah menerima aspirasi Paguyuban Masyarakat Betawi.

“Perhatian yang luas terhadap RUU HIP ini membuktikan besarnya tanggung jawab bersama bangsa ini dalam menjaga Pancasila sebagai filosofi negara, norma dasar, sumber hukum tertinggi dan titik temu persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, usai menerima perwakilan Paguyuban Masyarakat Betawi, di Ruang Rapat Fraksi PKS, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Forum tersebut terdiri dari sejumlah elemen organisasi, antara lain Majelis Adat Betawi, Generasi Cinta Negeri (Gentari), Forum Silaturahmi Ta’mir Masjid dan Mushola Indonesia (FAHMI TAMAMI), Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Forum Komunikasi Mubaligh Betawi Jaya (FKOMBI Jaya). Wasiat Ulama, Jajaka Nusantara, dan FMMBI yang dipimpin oleh Kiai Fakhrurrozi Ishaq dan Kiai M Nasir AS.

Jazuli menyatakan akan meneruskan kepada pimpinan DPR agar RUU HIP dibatalkan saja melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, hal tersebut telah disampaikan secara lisan oleh anggota Fraksi PKS melalui interupsi dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis (18/6).

“Fraksi PKS akan berupaya maksimal agar DPR membatalkan RUU HIP. Terlebih lagi usul pembatalan ini telah disampaikan secara resmi oleh ormas-ormas Islam dan publik secara luas, karena esensinya DPR ini adalah wakil rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang harus didengar dan dilaksanakan,” ujarnya pula.

Namun di Sidang Paripurna tersebut, pihak PDIP menyindirnya.

Baca juga: Mencari Keadilan untuk Novel Baswedan

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengkritik fraksi partai politik di DPR yang tiba-tiba menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pasalnya, RUU tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan III pada 12 Mei lalu.

Ia mewakili fraksi PDIP menjelaskan, saat pembahasannya di Baleg DPR, kelompok fraksi di sana setuju agar RUU HIP dibawa ke paripurna. Sebelum disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Aria mengklaim tak ada fraksi lain yang memberi catatan atau kritik terhadap RUU tersebut.

Maka dari itu, ia mempertanyakan sikap fraksi lain yang tiba-tiba menolak RUU HIP. (Ay/Antara/Republika)

DISKUSI: