Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

0
130

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta, LiputanIslam.com–Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta pencabutan hak politik akibat kasus suap Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster

Pencabutan hak politik kepada Edhy diberikan selama 3 tahun yang berlaku setelah ia menjalani masa pidana pokoknya.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” kata hakim ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2021).

Pidana tersebut diberlakukan karena Edhy dianggap sebagai menteri tidak memberi contoh baik. Selain itu, Edhy dipilih sebagai menteri karena jabatan sebelumnya adalah seorang anggota DPR, maka hakim menilai masyarakat tidak memilih orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ia dikenai denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah uang pengganti Rp 10 miliar.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan uang sejumlah USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh hukum tetap maka harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun,” tutur hakim.

Jika ditotal dari uang pengganti yang disebut jaksa, nilai keseluruhannya adalah Rp 10.804.486.219.

Edhy Prabowo divonis bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

Ia dinyatakan hakim bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (ra/detik)

DISKUSI: