Jakarta, LiputanIslam.com— Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.
“Yang pastinya, kenaikan tarifnya secara tidak langsung akan mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Yusuf, Jakarta, Minggu (19/1).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi inti sepanjang 2019 sebesar 3,02 persen atau turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,07 persen. Angka ini dinilai menjadi peringatan agar pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat pada 2020.
Baca: BI Sebut Daya Beli Masyarakat Masih Tinggi
Menurutnya, di samping penurunan daya beli, kenaikan iuran BPJS juga akan mendorong masyarakat untuk turun kelas. Sebab, mereka cenderung untuk mendapatkan tarif yang lebih murah.
“Karena masyarakat kecenderungannya mencari akal gimana caranya untuk bisa mendapatkan tarif yang lebih murah, tentu ini akan berdampak terhadap kesesuaian kelas artinya, masyarakat yang harusnya dikategorikan kelas menengah atas, karena kenaikan tarif ini akhirnya dia pindah ke kelas bawah,” ungkapnya.
Per 1 Januari 2020, sekitar 372.924 orang peserta tercatat telah melakukan turun kelas dengan rincian 153.466 peserta di kelas I dan sekitar 219.458 peserta di kelas II.
Dia menyampaikan, kondisi ini justru akan menghambat tujuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menutup defisit BPJS Kesehatan.
“Nah khawatirnya tentuk akan numpuk nih di kelas yang lebih rendah, akhirnya peningkatan pelayanan yang dicita-citakan sulit juga tercapai,” ujarnya. (sh/detik/inews)