Jakarta, liputanislam.com– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan pertemuan secara virtual dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dipimpin Wiranto pada Senin (31/05/2021). Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan setidaknya empat poin terkait persoalan kebangsaan.
Poin pertama terkait integrasi dan persatuan. Dibutuhkan komitmen dan dialog yang baik antar anak bangsa terkait dinamika kehidupan kebangsaan, mulai dari terawatnya pembelahan politik, kesenjangan sosial dan potensi disintegrasi berkaitan erat dengan konsistensi pengamalan sistem ketatanegaraan oleh para elit dan cara pandang warga bangsa terkait dasar negara.
“Maka dalam konteks ini yang diperlukan adalah dialog antara komponen bangsa termasuk antar-pemerintah dengan kekuatan-kekuatan bangsa, terutama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dari soal pandemi, KPK, Palestina, juga kesenjangan sosial yang ini sangat krusial. Pentingnya dialog agar berbagai pertentangan itu harus menjadi titik di mana kita bertemu,” ucapnya.
Kedua, terkait Konstitusi dan Pancasila. Muhammadiyah memandang elit politik dan warga bangsa mau berbenah agar memahami dasar negara ini dengan pandangan yang benar, proporsional dan objektif.Termasuk mengutamakan jiwa dan posisi agama beserta kebudayaan luhur di samping Konstitusi dan Pancasila sebagai pertimbangan menentukan kebijakan publik.
Baca: Ansarullah Tegaskan Siap Usir Pasukan Asing Yang Duduki Pulau-Pulau Yaman
Ketiga, mengenai kebangsaan hari ini terutama apa yang sedang terjadi di lembaga Negara KPK. Muhammadiyah mendorong agar penyelesaian polemik KPK dilakukan secara jujur, transparan dan mengedepankan solusi. Dan terakhir, soal komitmen kebangsaan Muhammadiyah.
“Persyarikatan memandang nilai Keislaman dan Ke-Indonesia-an adalah menyatu dan saling melengkapi,” ungkapnya.
“Ketika kita membela Palestina, sesungguhnya di situ terkandung misi kebangsaan di mana kita menentang segala bentuk agresi dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Dan kita mendukung Palestina itu atas dasar prinsip-prinsip kemerdekaan itu, bersamaan dengan itu Indonesia harus ikut dalam menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi,” tambah Haedar. (ar/okezone/kompas)