7 Tuntutan AHY terhadap Marzuki Alie Dkk di PN Jakpus
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sumber: Republika
Jakarta, LiputanIslam.com—Di tengah polemik kudeta di tubuh Partai Demokrat (PD), Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat Ketua Dewan Pembina (Wanbin) PD versi KLB Deli Serdang, Marzuki Alie, dan 9 orang lainnya yang terlibat.
AHY mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan menunjuk Tim Pembela Demokrasi yang diketuai Bambang Widjojanto (BW). BW mendaftarkan gugatan pada 12 Maret 2021.
Dilansir dari detikcom, berikut ini nama-nama yang digugat berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus:
- Yus Sudarso
2. Syofwatillah Mohzaib
3. Max Sopacua
4. Achmad Yahya
5. Darmizal
6. Marzuki Alie
7. Tri Julianto
8. Supandi R Sugondo
9. Boyke Novrizon
10. Jhoni Allen Marbun
Lantas, apa saja isi tuntutan kepada mereka? Simak poin-poin di bawah ini:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktifitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari Para Tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB yang diselenggarakan tanggal 5 Maret di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah kepengurusan yang ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, junto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.
Gugatan AHY seakan menjadi jawaban atas gugatan terhadap dirinya di PN Jakpus. Sebelumnya Jhonny Allen Marbun juga menggugat AHY karena dipecat sebagai anggota PD. Jhonny yang kini menjadi anggota DPR itu ditunjuk menjadi Sekjen PD kubu KLB Deli Serdang. (ra/detik)
