Jakarta, LiputanIslam.com—Dugaan kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tengah menjadi sorotan publik. Saat ini, kasus tersebut tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dilansir dari Detik.com, awalnya kasus ini diungkap oleh Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah pada Desember tahun lalu. Febrie menyebut pihaknya mendapat laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan investasi menyimpang di perusahaan pelat merah itu.
Menurutnya, Kejagung ingin mengetahui ke mana saja investasi itu pergi, berapa besarannya, berapa nilai saat ini.
Korps Adhyaksa pun bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dari penggeladahan itu, penyidik menyita sejumlah data dan dokumen.
Respon BPJS Ketenagakerjaan
Pihak BPJS Ketenagakerjaan pun angkat bicara perihal dugaan korupsi itu. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengaku menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik.
“Kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung,” ujar Deputi Direktur Humas dan Antarlembaga BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Irvansyah Utoh Banja, dalam keterangannya, Rabu (20/1/2021).
Irvansyah memastikan pihak manajemen akan memberikan keterangan secara transparan terkait kasus tersebut. Selain itu, ia berharap kasus tersebut tidak menimbulkan spekulasi di publik saat pemerintah sedang berupaya memulihkan ekonomi nasional.
Menurut Irvansyah, selama ini pihaknya telah mengelola keuangan dan dana investasi sesuai aturan instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya juga mengaku memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan selalu kerja sama dengan mitra terbaik.
Investigasi Kejagung
Selain itu, kualitas aset investasi BP Jamsostek ia sebut sudah sangat baik, pengelolaan dananya tidak pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu mampu memenuhi kewajiban klaim kepada peserta.
Melalui Surat Penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021, penyidik Kejagung mulai memeriksa sejumlah saksi untuk mencari dugaan tindak pidana dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Pemeriksaan saksi dilakukan baik kepada pejabat BPJS Ketenagakerjaan maupun dari para pimpinan perusahaan sekuritas.
“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” ujar Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Tekanan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Dilansir dari CNN Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) disebut hendak mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp20 triliun. Rencananya, surat itu akan dikirim Selasa (16/2) atau Rabu (17/2).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pihaknya sengaja mengirimkan surat ke Jokowi secara langsung agar kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kasusnya bisa diusut tuntas.
“Harapan kami kaum buruh dari Presiden adalah untuk menugaskan apakah menteri terkait atau orang-orang yang dipercaya untuk memantau terus, menanyakan ke Kejaksaan Agung sebagai pengacara pemerintah terkait indikasi korupsi itu,” ucap Said dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/2).
Said menyatakan dugaan kasus korupsi ini adalah hal yang serius. Masalahnya, dugaan korupsi itu menggunakan dana buruh dan pengusaha yang setiap bulan membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini persoalan serius bagi buruh, save dana buruh di BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Said. (ra/cnn/detik)