[Video]: PM Italia Sebut Erdogan “Diktator” Menyusul Insiden Protokoler ini
Ankara, LiputanIslam.com – Hubungan antara Turki dan Italia terusik akibat insiden protokoler di Turki yang mengganggu pihak Eropa. Kementerian Luar Negeri Turki memanggil duta besar Italia di Ankara, Massimo Gaiani , segera setelah Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai diktator.
Draghi menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan masuk dalam kategori “diktator” ketika dia mengkritik Erdogan atas atas perlakuan protokoler Turki terhadap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pertemuan dengan Erdogan di Ankara.
“Saya pikir itu adalah perilaku yang tidak pantas dan saya sangat menyayangkan penghinaan yang dialami oleh presiden komisi ini, mari kita sebut apa adanya, diktator, dengan siapa kita perlu bekerja sama,” kata Draghi kepada wartawan di Roma, Kamis (8/4).
Bersama kepala Dewan Eropa Charles Michel, Von der Leyen bertemu dengan Erdogan dalam kunjungan ke Ankara Selasa lalu untuk membahas hubungan antara Turki dan Uni Eropa (UE).
Tayangan resmi memperlihatkan bahwa setelah mereka memasuki ruangan untuk berdiskusi ternyata hanya dua kursi yang sudah disiapkan, padahal peserta utamanya tiga orang.
Saat Erdogan dan Michel menempati dua kursi di lantai tengah, Von der Leyen terbiarkan duduk di sofa yang berseberangan dengan sofa yang ditempati oleh Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Kejadian ini menimbulkan kehebohan diplomatik dan media.
Beberapa kelompok Parlemen Eropa menuntut pengusutuan bagaimana von der Leyen sempat dibiarkan berdiri ketika Michel sudah duduk.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa pengaturan tempat duduk itu justru sesuai dengan permintaan UE.
Cavusoglu di Twitter pada Kamis malam juga mengecam komentar Draghi tentang Erdogan.
“Kami sangat mengutuk pernyataan populis yang tidak dapat diterima oleh Perdana Menteri Italia Draghi yang ditunjuk, dan pernyataannya yang jelek dan tidak pada tempatnya tentang presiden terpilih kami,” katanya.
Turki adalah calon anggota UE, tetapi negosiasinya dengan organisasi ini tentang keanggotaan itu terhenti sejak 2016. (mm/raialyoum/theguardian)
