Paris, LiputanIslam.com—Sejumlah warga Muslim di Prancis mengecam Presiden Emmanuel Macron atas pernyataannya yang dinilai merendahkan Islam dan menstigmatisasi orang Muslim dengan radikalisme.
Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi pada hari Jumat (2/10), Macron mengatakan pemerintahnya tengah berupaya mengusulkan sebuah RUU ke parlemen Prancis untuk membahas “isolasionisme dan separatisme Islam.”
Di bawah RUU itu, Prancis akan melawan dukungan atas hukum-hukum agama yang melawan nilai-nilai sekuler di negara itu.
Macron juga mengklaim bahwa Islam adalah “agama yang saat ini mengalami krisis di seluruh dunia.”
Menanggapi pernyataan itu, 100 tokoh Muslim Prancis terkemuka menandatangani surat terbuka yang meminta pemerintah Prancis berhenti menstigmatisasi orang Muslim.
“Hentikan eskalasi perdebatan politik dan media yang kosong. Hentikan serangan kepada pembicara, Muslim atau bukan, yang tidak sejalan dengan pidato rasis yang telah hadir di mana-mana di layar [televisi] kami,” kata mereka.
Rencana itu akan diajukan sebagai RUU pada bulan Desember nanti untuk memperluas undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan agama dari negara Prancis.
“Di balik undang-undang ini, ada stigmatisasi yang nyata,” kata Nagib Azergui, pendiri Partai Persatuan Muslim Demokrat Prancis.
“[Proposal itu] mengaitkan secara langsung antara Muslim, terorisme, dan radikalisasi,” lanjutnya.
Azergui mengkhawatirkan bahwa salah satu konsekuensi dari rencana yang diusulkan itu adalah peningkatan Islamofobia di seluruh Prancis.
Kementerian Dalam Negeri Prancis telah mencatat 154 insiden Islamofobia selama 2019. Angka ini meningkat 54 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, menurut catatan dari The Collective Against Islamophobia in France (CCIF), ada sekitar 2.000 kasus Islamofobia tahun lalu.
Peningkatan kasus Islamofobia ini salah satunya diakibatkan oleh naiknya ideologi sayap kanan dan penyebaran kebijakan anti-imigrasi yang memperburuk status agama minoritas di Eropa. (ra/presstv)