Teheran, LiputanIslam.com – Delegasi Hamas bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mayjen Hossein Salami di Teheran, Ahad (9/2).
Hamas dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa pertemuan-pertemuan itu dilakukan dalam rangka kunjungan delegasi Hamas yang dipimpin oleh kepala Dewan Pimpinan, Muhammad Darwish, ke Teheran, sementara pada hari Sabtu, mereka bertemu dengan Pemimpin Besar Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Presiden Masoud Pezeshkian, dan Ketua Parlemen Muhammad Baqer Qalibaf.
“Delegasi pimpinan Hamas, yang diketuai oleh Muhammad Darwish, melanjutkan pertemuan resminya di Teheran, di mana mereka hari ini (Minggu) mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan dengan Panglima IRGC Hussein Salami,” bunyi pernyataan itu, tanpa menyebutkan berapa lama mereka berkunjung ke Iran.
Dalam kedua pertemuan tersebut, menurut pernyataan itu, “telah dibahas isu Perang Badai Al-Aqsa (7 Oktober 2023) dan berbagai dampaknya serta mekanisme dukungan kepada rakyat Palestina dan perlawanan mereka.”
Kedua pihak juga meninjau “perkembangan lapangan terkait realitas di Jalur Gaza, dan kemajuan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.”
Pada tanggal 19 Januari, kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Kesepakatan ini mencakup tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari. Pada tahap pertama, negosiasi akan diadakan untuk memulai tahap kedua dan ketiga, dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan AS.
Hamas menyatakan delegasinya juga membahas “situasi di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem), serta konsekuensi politik dari pertempuran tersebut dan perjuangan Palestina serta kawasan secara keseluruhan.”
Bersamaan dengan perang di Gaza, tentara dan pemukim Zionis Israel memperluas serangan mereka di Tepi Barat, termasuk Al-Quds, hingga mengakibatkan 909 warga Palestina gugur, sekitar 7.000 orang terluka, dan 14.300 lainnya ditangkap, menurut data resmi Palestina.
Hamas dalam statemen tersebut mengutip pernyataan Darwish yang mengatakan, “Pertempuran Badai Al-Aqsa merupakan keruntuhan sistem yang hendak dibangun oleh rezim pendudukan (Israel), karena kekebalan strategis musuh telah terpukul dan menjadi negara yang rapuh secara strategi.”
Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan pendirian negaranya yang “mendukung bangsa Palestina di semua bidang,” dan menegaskan “keharusan mengadili para pelaku genosida dan mengejar mereka di semua forum.”
Dia juga mengaku “menghubungi menteri luar negeri sejumlah negara, termasuk Turki, Tunisia, Mesir, dan Pakistan, untuk membahas cara menghadapi apa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk menggusur rakyat Palestina,” dan menjelaskan bahwa “semua negara ini menolak rencana apa pun untuk menggusur warga Palestina,” menurut pernyataan tersebut.
Pada hari Selasa pekan lalu, dalam sebuah konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Trump mengungkapkan niat negaranya untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara lain. Pada hari Jumat dia mengaku “tidak terburu-buru” mengenai rencana tersebut di tengah derasnya reaksi dan kegusaran khalayak internasional terhadapnya.
Sejak 25 Januari, Trump telah mempromosikan rencana relokasi warga Palestina dari Gaza ke negara-negara sekitar, terutama Mesir dan Yordania. Kedua negara Arab segera menentang rencana tersebut, dan kemudian negara-negara Arab lain serta organisasi regional dan internasional juga menolak dan mengecamnya.
Dengan dukungan AS, Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025 melakukan genosida di Gaza, menyebabkan lebih dari 159.000 orang Palestina gugur dan terluka. Sebagian besar korban itu adalah anak-anak dan kaum wanita. Selain itu, lebih dari 14.000 orang hilang. (mm/raialyoum)