Beirut, LiputanIslam.com – Sekjen Hizbullah, Syeikh Naim Qassem, memperingatkan agar pemerintah Lebanon tidak membahas isu persenjataan pejuang perlawanan partai “tanpa konsensus dalam negeri Lebanon.”
Hal ini disampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi oleh Syeikh Qassem dalam sebuah acara sosial di pinggiran selatan Lebanon, Selasa (5/8). Pidato tersebut bertepatan dengan sidang pemerintah untuk memutuskan perlucutan senjata, mengingat pengumuman Hizbullah bahwa pihaknya menolak membahas isu persenjataannya sebelum serangan Israel berhenti dan kehancuran akibat perang direkonstruksi.
“Kami tidak menerima pengabaian terhadap pasukan kami secara bertahap di depan agresi Israel yang berkelanjutan, dan kami tidak menerima tekanan yang diberikan kepada kami,” tegas Syeikh Qassem.
Sekjen Hizbullah mengingatkan, “Prioritasnya bukanlah perlucutan senjata demi kepentingan Israel, dan tidak ada solusi yang akan dicapai tanpa konsensus internal Lebanon. Agresi adalah masalahnya, bukan persenjataannya. Selesaikan masalah agresi, baru kita bisa membahas masalah persenjataan.”
Syeikh Qassem menegaskan , “Adalah kepentingan Israel untuk tidak melakukan agresi skala besar karena perlawanan akan mempertahankan diri dan rudal akan menghujaninya…. Jika Israel melancarkan perang baru di Lebanon, rudal akan menghujaninya, dan kami mampu menghadapi dan mengalahkan Israel. Tom Barak (Utusan AS) datang dengan perintah yang mengharuskan perlucutan total kekuatan dan kemampuan Hizbullah.”
Pemerintah Lebanon pada hari Selasa menugaskan militer untuk mengembangkan rencana implementasi pembatasan persenjataan hanya untuk pasukan yang sah sebelum akhir tahun ini. Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet sebelum akhir bulan ini, menurut Perdana Menteri Nawaf Salam.
Di akhir sesi menteri yang berlangsung hampir enam jam, yang dipimpin oleh Presiden Joseph Aoun, Salam mengumumkan,”Tentara Lebanon telah ditugaskan untuk mengembangkan rencana implementasi pembatasan kepemilikan senjata hanya oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam deklarasi pengaturan penghentian permusuhan.”
Rencana tersebut akan “disajikan kepada Dewan Menteri sebelum tanggal 31 bulan ini untuk dibahas dan disetujui.”
Pada hari Kamis lalu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyampaikan pidato yang digambarkan sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya,” di mana dia menyerukan pelucutan senjata semua kekuatan bersenjata, termasuk Hizbullah, dan penyerahan senjata kepada tentara. Langkah ini mencerminkan pergeseran retorika resmi di tengah meningkatnya tekanan regional dan internasional.
Seorang narasumber Lebanon mengatakan, “Hizbullah tidak akan menyerahkan senjatanya tanpa imbalan, dan AS sangat menyadari hal ini.”
TV Al-Manar milik Hizbullah mengutip “sumber informasi” yang mengatakan, “Tuntutan Amerika, singkatnya, adalah penyerahan diri Lebanon sepenuhnya kepada Israel, tanpa jaminan apa pun yang mewajibkannya untuk mematuhi” perjanjian gencatan senjata. (mm/raialyoum)