Beirut – Mohammad Raad, anggota parlemen Lebanon dari sayap politik Hizbullah, menentang keras tuntutan agar Hizbullah meletakkan senjata menyusul tekanan Amerika Serikat (AS) kepada pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok pejuang tersebut.
Raad yang memimpin Blok Loyalitas Perlawanan menyatakan penentangan itu di saluran TV al-Manar milik Hizbullah pada hari Jumat (8/8) setelah Perdana Menteri Nawaf Salam mengatakan para menteri telah menyetujui “tujuan” dari proposal AS terkait.
“Pelucutan senjata adalah bunuh diri, dan kami tidak berniat bunuh diri,” ungkapnya, sembari menyebut pelucutan senjata sebagai pengkhianatan terhadap bangsa.
Raad menegaskan bahwa pelucutan senjata bukan sekadar pilihan politik, melainkan garis merah eksistensial.
“Mengatakan serahkan senjata Anda sama saja dengan mengatakan serahkan kehormatan Anda… Siapa yang akan menjamin kedaulatan jika senjata diserahkan? Usulan AS tanpa jaminan,” tegasnya.
Anggota parlemen tersebut mengungkapkan bahwa usulan AS, yang juga dilaporkan menawarkan penghentian operasi militer rezim Israel di negara tersebut, telah gagal pada level paling mendasar, yaitu memberi jaminan yang kredibel.
“Jaminan diminta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam proposal Amerika, tapi jaminan tersebut tidak diberikan,” katanya.
Dia juga menyoal, “Senjata-senjata itu legal, sedangkan mungkin Anda yang tidak sah. Selama 33 tahun, pemerintah mengatakan itu legal, dan sekarang tidak?”
Pernyataan tersebut merefleksikan gelombang aksi dukungan kepada Hizbullah yang sudah tiga hari berturut-turut melanda Lebanon sejak seruan perlucutan senjata diumumkan secara resmi oleh pemerintah Lebanon.
Anggota parlemen tersebut mengakhiri pernyataanya dengan peringatan tajam bahwa “pembuat keputusan politik itu bertanggung jawab atas semua akibat dari keputusan yang dibuatnya.”
Hizbullah sendiri telah menegaskan pihaknya akan memperlakukan keputusan negara tersebut seolah-olah keputusan tersebut tidak pernah ada. (mm/alalam)