Manama, LiputanIslam.com – Belasan aktivis perempuan ditangkap oleh aparat keamanan Bahrain karena terlibat gerakan untuk penyelenggaraan referendum anti pemerintah.
“Otoritas Bahrain telah menangkap 13 perempuan menyusul adanya seruan dan persiapan penyelenggaraan referendum anti pemerintah bersamaan dengan pemilu parlemen yang akan datang,” kata seorang aktivis, seperti dilansir Associated Press (AP).
Pemilu yang akan diselenggaran pada bulan November ini adalah yang pertama kalinya sejak Bahrain dilanda gelombang aksi protes yang dimulai pada tahun 2011. Meskipun aksi di kota-kota berhasil ditumpas dengan kekerasan, namun gelombang protes masih berlangsung sampai sekarang di desa-desa.
Tiga lembaga peduli hak asasi manusia (HAM) Bahrain merilis statemen bersama mengecam penangkapan kaum perempuan tersebut, Sabtu lalu (15/11).
Pihak oposisi Bahrain menuntut penyelenggaraan pemilu secara independen serta pembubaran Dewan Syura, majelis tinggi parlemen yang para anggotanya diangkat oleh raja. Mereka juga menuntut pengangkatan perdana menteri oleh mayoritas parlemen, bukan oleh raja.
Sementara itu, situs oposisi Bahrain al-Wefaq melaporkan bahwa Abdul Ridha Zuhair, anggota organisasi oposisi ini menegaskan bahwa
‘pemilu teatrikal’ hanya akan memperparah kondisi dinasti al-Khalifah serta membuntukan penyelesaian krisis melalui jalur politik.
“Penyelenggaraan pemilu teatrikal dan sepihak oleh rezim al-Khalifah akan berdampak fatal bagi Bahrain dan rakyat Bahrain. Penyelenggaraan pemilu demikian pada hakikatnya adalah penutupan upaya penyelesaian krisis melalui jalur politik,” katanya.
Dia menambahkan bahwa pemboikotan pemilu yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Bahrain adalah hak mereka yang sah dan legal, dan acaman pemerintah tidak akan mengubah pilihan rakyat “karena rakyat menentukan pilihan dengan penuh kesadaran.”
Dia juga menegaskan bahwa pemilu yang hasilnya tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya tidak akan sah dan bernilai, dan hanya akan menghamburkan uang negara.
Sejak Bahrain dilanda aksi protes besar-besaran, penguasa negara pulau di Teluk Persia ini menangkap dan menghukum ratusan warga setelah merepresi aksi tersebut. Dalam beberapa hari terakhir ini mereka juga gencar melakukan aksi penangkapan menyusul adanya gerakan penyelenggaraan referendum untuk penentuan masa depan politik negara ini. (mm)