Teheran, LiputanIslam.com – Parlemen Iran sedang mengkaji rancangan resolusi tanggapan atas keputusan Troika Eropa (Prancis, Jerman, dan Inggris/E3) untuk mengaktifkan “mekanisme pemicu” (snapback) , yang mencakup penarikan Teheran dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
Rancangan resolusi tersebut juga menyerukan penghentian semua perundingan dengan AS dan negara-negara Eropa, serta penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Sumber parlemen mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai tanggapan atas keputusan E3 belakangan ini, yang dianggap Teheran sebagai eskalasi ilegal terhadapnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak upaya E3 untuk menerapkan kembali sanksi PBB yang dicabut berdasarkan Resolusi 2231 (2015), dengan menyebut langkah itu “tidak sah dan tidak efektif.”
Dalam surat kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang mengoordinasikan Komisi Gabungan kesepakatan nuklir, Araghchi menekankan bahwa Resolusi 2231 “harus berakhir sesuai jadwal 18 Oktober 2025.”
Araghchi menyatakan demikian sehari setelah E3 memicu mekanisme snapback, yang memulai periode 30 hari untuk berpotensi memulihkan sanksi PBB terhadap Teheran.
Dia memastikan negara-negara Eropa tidak memiliki “yurisdiksi hukum untuk memulai pemulihan otomatis” sanksi dan mengatakan tindakan mereka mengabaikan “fakta-fakta penting dan sejarah prosedural” dari perjanjian nuklir 2015.
Araghchi menegaskan kembali bahwa Iran adalah pihak pertama yang mengaktifkan mekanisme penyelesaian sengketa kesepakatan tersebut setelah AS menarik diri pada tahun 2018, dengan mengutip surat dan pertemuan Komisi Gabungan yang dilakukan sebelumnya pada tahun tersebut.
Dia menyebut upaya E3 pada tahun 2020 untuk mengaktifkan mekanisme tersebut sebagai “tidak sah”, dan ditolak oleh Iran, Rusia, dan Tiongkok.
Menyoroti kegagalan Eropa untuk memenuhi “sebelas komitmen tambahan” yang dibuat untuk mempertahankan kesepakatan nuklir, Araghchi mengkritik mekanisme keuangan Uni Eropa, INSTEX, sebagai “simbolis dan tidak efektif”.
Dia menyalahkan kegagalan perundingan Wina baru-baru ini pada “kekeraskepalaan AS, kendala politik dalam negeri, dan desakan E3 untuk menghubungkan perundingan dengan isu-isu yang tidak terkait.”
Araghchi juga mengecam kebungkaman Uni Eropa atas serangan AS dan Israel baru-baru ini terhadap situs nuklir Iran, menyebutnya sebagai “pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan hukum internasional”, dan mengkritik dukungan Eropa atas tindakan tersebut.
Sembari menegaskan kembali “kesiapan Iran untuk melanjutkan negosiasi diplomatik yang adil dan berimbang,” dia mendesak Uni Eropa untuk menghindari “interpretasi selektif” dan berupaya mewujudkan “diplomasi sejati dan pelestarian multilateralisme.”
Surat tersebut juga dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan seluruh anggota Dewan Keamanan.
Di pihak lain, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaya Kallas, menekankan bahwa beberapa minggu mendatang merupakan “kesempatan” untuk mencapai solusi diplomatik atas isu nuklir Iran, setelah negara-negara Eropa menetapkan batas waktu 30 hari bagi Teheran sebelum menerapkan kembali sanksi PBB.
“Kita memasuki fase baru dengan periode 30 hari ini, yang kini memberi kita kesempatan untuk menemukan cara-cara diplomatik guna mencapai solusi,” katanya kepada para wartawan, Jumat (29/8). (mm/alalam/raiayoum)