Damaskus, LiputanIslam.com – Pemerintah Suriah dan Rusia membantah laporan pengawas senjata kimia dunia yang menuding Pasukan Arab Suriah (SAA) telah melancarkan serangkaian serangan gas beracun pada tahun 2017.
Dalam sebuah pernyataan, Kamis (9/4/2020), Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut laporan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) itu “menyesatkan”, dan berisi “kesimpulan palsu dan dibuat-buat dengan tujuan memalsukan kebenaran dan menuding pemerintah Suriah”.
OPCW Rabu lalu memberikan laporan pertama tim investigasinya yang baru dibentuk , dan menyimpulkan bahwa gas klorin beracun dan gas saraf sarin setidaknya tiga kali dijatuhkan ke kota Latamneh di bagian barat provinsi Hama, Suriah, pada Maret 2017.
Laporan itu menyebutkan bahwa dua jet tempur Sukhoi SU-22 milik SAA telah menjatuhkan dua bom yang mengandung sarin di Latamneh pada 24 Maret dan 30 Maret 2017, dan bahwa sebuah helikopter militer Suriah telah menjatuhkan sebuah silinder mengandung klorin ke sebuah rumah sakit di kota yang sama pada 25 Maret di tahun yang sama.
Pemerintah Suriah dalam bantahannya menegaskan pihaknya telah menyerahkan persediaan senjatanya di bawah perjanjian 2013, didorong oleh dugaan serangan gas sarin yang menewaskan 1.400 orang di pinggiran Damaskus Ghouta.
Baca: Gaji dari Turki Macet, Kawanan Bersenjata di Suriah Berunjuk Rasa
Damaskus menyatakan “sepenuhnya menyangkal pernah menggunakan gas beracun di kota Latamneh atau di kota atau desa Suriah lainnya,” ungkap Kementerian Luar Negeri Suriah.
Pemerintah Rusia yang mendukung pemerintah Suriah juga mengecam laporan itu dan menyebutnya telah dipersiapkan dengan cara yang melanggar prinsip pelaksanaan investigasi serta konvensi dan hukum internasional.
Baca: Seorang Perwira AS dan Dua Pasukan SDF Terbunuh di Suriah
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam jumpa pers, Kamis, menyatakan bahwa “lingkaran sempit negara-negara berkepentingan” telah memaksakan aturan dan kehendaknya pada OPCW.
Dia menambahkan bahwa negara-negara itu “memberlakukan pembentukan tim investigasi yang bertentangan dengan ketentuan dasar Konvensi Larangan Senjata Kimia dan norma-norma hukum internasional yang diakui,” dan bahwa misi tim investigasi gadungan itu menyalahi kewenangan khusus Dewan Keamanan PBB. (mm/aljazeera/raialyoum)