NewYork, LiputanIslam.com – Sidang Dewan Keamanan PBB mengenai dugaan serangan bom kimia di kota Khan Sheikhun, provinsi Idlib, Suriah, berakhir tanpa hasil, Selasa (4/4/2017). Para anggota dewan ini tidak melakukan pemungutan suara untuk draf resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS), Perancis, dan Inggris.
Draf ini tertuang hanya dalam dua halaman berisikan kecaman terhadap serangan itu dan menuntut dilakukannya penyelidikan secepatnya, tapi tidak menjamin adanya sanksi, melainkan sekedar ancaman sanksi tanpa disertai ketentuannya.
Dalam sidang yang berlangsung dua jam, para wakil negara anggota dewan ini saling tuding tidak melakukan reaksi yang tepat terkait situasi perang di Suriah.
PBB menyebut bom kimia Khan Sheikhun jika terbukti terjadi sebagai serangan terbesar bom kimia kedua terbesar dan paling brutal di Suriah setelah serangan serupa di Ghouta Timur pada Agustus 2015.
Kim Won-soo, wakil PBB urusan perlucutan senjata, Rabu (5/4/2017), mengatakan bahwa dampak yang terlihat pada para korban serangan yang terjadi Selasa pagi itu mengindikasikan adanya penggunaan gas beracun mirip gas sarin, namun harus diambil sampel tanah di lokasi kejadian untuk dianalisis.
Dia mengakui bahwa para pakar internasional tak dapat menghimpun semua data yang urgen, dan tak dapat memastikan bagaimana senjata kimia itu sampai ke Khan Sheikhun.
Won-soo mendesak pemerintah Suriah agar memberikan data-data yang diperlukan untuk dilakukan penyelidikan. Dia menyatakan bahwa hal sudah yang sudah pasti sekarang ialah bahwa tragedi ini terjadi akibati serangan udara.
Menurut pernyataan terbaru para aktivis peduli Suriah, serangan bom kimia itu menewaskan sedikitnya 72 orang, termasuk 20 anak kecil dan 17 perempuan. .
Pemerintah Suriah menegaskan pasukannya sama sekali tidak memiliki senjata kimia dan tak pernah menggunakan senjata terlarang ini.
“Kami mengingatkan Dewan Keamanan bahwa pemerintah Suriah telah melayangkan lebih dari 90 surat kepada PBB berisikan data-data kuat mengenai kepemilikan kelompok-kelompok teroris atas bahan kimia beracun yang sampai kepada mereka, terutama melalui pemerintah Turki,” ungkap Munzer Munzer, wakil tetap Suriah di PBB.
Dia menambahkan, “Pemakai pertama senjata kimia adalah rezim-rezim yang menyasar Suriah sejak enam tahun silam demi menyelamatkan kelompok-kelompok teroris yang bersekutu dengan mereka.”
Dia menegaskan Damaskus menolak sepenuhnya distorsi fakta dan tuduhan palsu, tetap konsisten kepada perjanjian dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), dan akan terus melanjutkan perangnya melawan teroris tanpa terpengaruh oleh agitasi politik, media, atau “eksplotasi darah orang-orang tak berdosa dengan cara murahan.”
Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutu Suriah mengutuk keras serangan tersebut namun kecewa jika yang disalahkan adalah pemerintah Suriah.
Jubir Kemlu Rusia Maria Zakharova menyebut draft resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan PBB “anti Suriah dan dapat menambah ketegangan di Suriah dan kawasan secara keseluruhan.” (mm/rt/sana/tass)