Washington, LiputanIslam.com – Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa gagasannya untuk merelokasi warga Jalur Gaza mencakup pencabutan hak mereka pulang ke tanah air dan kampung halaman mereka.
Pada konferensi pers bersama pada tanggal 4 Februari, Trump, yang menjamu perdana menteri rezim Israel Benjamin Netanyahu di Washington, DC, pertama kali mengungkapkan bahwa dia bermaksud mengambil alih Gaza, bisa jadi melalui intervensi militer AS, dan membangunnya kembali.
Trump mengatakan pada paruh pertama wawancara dengan Bret Baier dari Fox News pada hari Minggu (9/2) bahwa ketika dia mengambil alih kendali di Gaza, dia akan membangun “komunitas yang indah” di sana, merancang dan membangun “Riviera” Timur Tengah.
Pada paruh kedua yang disiarkan pada hari Senin, Trump mengatakan dia akan “memiliki” Jalur Gaza.
“Saya akan memilikinya,” katanya, seraya menyebutkan bahwa mungkin ada sebanyak enam lokasi berbeda bagi warga Palestina untuk tinggal di luar Jalur Gaza.
Ketika ditanya oleh Baier apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, Trump menjawab, “Tidak.”
“Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik. Dengan kata lain, saya berbicara tentang pembangunan tempat tinggal permanen bagi mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa melakukannya – tempat itu tidak layak huni.”
Pernyataan Trump bertentangan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 194, yang mendefinisikan prinsip-prinsip untuk mencapai penyelesaian “perdamaian” final yang mencakup “hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.”
Rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza telah membangkitkan kecaman luas. Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir , dan bahkan sekutu AS di Eropa ramai-ramai menolak rencana Trump, dan mengulangi seruan solusi dua negara.
Pihak Hamas sendiri, yang berkuasa di Gaza, memutuskan untuk tetap mengumandangkan slogan Syahid Ismael Haniyeh. Hingga ia mati syahid pada tahun 2024, Haniyeh menegaskan pantang mengakui Rezim Zionis Israel. (mm/presstv)