Beirut, LiputanIslam.com – Sekjen Hizbullah, Syeikh Naim Qassem, menegaskan tidak mematuhi perjanjian gencatan senjata meskipun Lebanon dan Hizbullah mematuhinya, dan Lebanon terancam agresi dan ekspansi Israel yang sangat berbahaya sehingga harus dihadapi “dengan segala cara.”
Dalam peringatan syuhada dari kalangan ulama Lebanon, Jumat (5/12), dia mengingatkan bahwa agresi Israel tidak semata bertujuan melucuti perlawanan, melainkan bahkan bermaksud menduduki Lebanon dan mulai menerapkan apa yang disebut visi Israel Raya.
Visi Israel Raya yang mencakup wilayah Palestina serta sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon, pada bulan Agustus lalu disebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “misi historis dan spiritual”, dan dia mengaku memiliki ikatan yang mendalam dengan visi ini.
Menanggapi keputusan pemerintah Beirut untuk menempuh solusi diplomatik guna mengakhiri agresi Israel, Qassem menyatakan pihaknya mendukung upaya otoritas Lebanon dalam hal ini. Namun, dia juga mengingatkan bahwa AS dan Israel tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Lebanon, termasuk strategi pertahanannya.
Pimpinan Hizbullah tersebut menyatakan bahwa senjata perlawanan dan kemampuan pertahanan negara untuk menghadapi agresi apa pun merupakan isu yang tidak dapat dinegosiasikan.
“Kami akan membela diri, rakyat, dan negara kami, kami siap berkorban semaksimal mungkin dan pantang menyerah,” tegasnya.
Syeikh Qassem memandang pelucutan senjata Hizbullah dan segala konsesi yang diberikan oleh pemerintah Lebanon tidak akan memuaskan ambisi ekspansionis Israel, dan rezim Zionis ini harus mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.
Pada Agustus lalu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menugaskan tentara negara ini untuk paling lambat hingga akhir tahun ini mengembangkan rencana pembatasan kepemilikan senjata hanya bagi negara, sebuah keputusan yang bertujuan untuk melucuti gerakan perlawanan Hizbullah yang selama beberapa dekade telah membela negara ini dari agresi eksternal, terutama Israel.
Para pejabat pemerintah Lebanon juga membahas lebih lanjut proposal AS yang bertujuan untuk melucuti senjata Hizbullah dan mendukung tujuannya.
“Mereka ingin melucuti senjata (Hizbullah), menguras sumber daya keuangan, mencegah layanan, menutup sekolah dan rumah sakit, mencegah rekonstruksi, menghentikan sumbangan, dan menghancurkan rumah-rumah. Dengan kata lain, mereka ingin menghapus keberadaan kita,” tegas Syeikh Qassem, sembari menekankan pentingnya persatuan di antara rakyat Lebanon untuk menggagalkan rencana musuh.
Sekjen Hizbullah mendesak pemerintah Lebanon untuk memenuhi tanggung jawabnya, terutama dalam melindungi kedaulatan negara, membangun negara, dan memperkuat perekonomiannya. Dia juga menegaskan bahwa negara-negara arogan berusaha menghabisi Hizbullah karena proyek nasional kubu pejuang perlawanan ini menyerukan pembebasan, kemerdekaan, dan martabat.
Israel dan Hizbullah menyepakati gencatan senjata yang berlaku efektif pada 27 November 2024. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tel Aviv diharuskan untuk mundur sepenuhnya dari wilayah Lebanon. Meski demikian, Israel masih menempatkan pasukan di lima lokasi, sehingga jelas-jelas melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan ketentuan perjanjian November 2024.
Sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel telah melanggar perjanjian tersebut ribuan kali melalui serangan berulang kali di wilayah Lebanon. Otoritas Lebanon telah memperingatkan bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh rezim tersebut mengancam stabilitas nasional. (mm/alalam/presstv)