Beirut, LiputanIslam.com – Petinggi kelompok pejuang Hizbullah yang berbasis di Libanon mengecam tindakan Departemen Keuangan AS menambahkan tiga pejabat Hizbullah dalam daftar individu yang terkena sanksi AS, sembari memastikan bahwa tindakan itu justru hanya menambah tekad Hizbullah.
“Penargetan wakil kita (anggota parlemen) oleh sanksi ekonomi adalah serangan terhadap perwakilan rakyat kita. Mereka menggunakan sanksi ekonomi terhadap kita, dan ini adalah tindakan agresi yang nyata. Mereka juga menggunakan agresi politik, ” kecam Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Syeikh Naim Qassem dalam kata sambutannya pada sebuah acara di kota Humin al-Tahta, Lebanon selatan, Ahad (14/7/2019).
Kepada AS dia menyoal, “Apakah Anda ingin memaksakan pendapat Anda terhadap kami? Jika Anda menambahkan wakil, pejabat, partai politik atau apa pun ke daftar sanksi, ini hanya akan meningkatkan tekad kami dan akan membuat kami berpikir bagaimana memenangi pertempuran dan agresi ini. Anda melakukan ini dalam upaya menekan perlawanan dan publik. ”
Baca: Pemimpin Hizbullah: Iran Siap Bombardir Israel Jika Terjadi Perang
Pejabat Hezbullah kemudian mengecam sanksi ekonomi Washington terhadap Iran yang notabene pemimpin poros perlawanan.
“Hari ini seluruh dunia disibukkan dengan tawaran berulang AS dan upayanya untuk menyerang Iran. Apa yang telah dilakukan Iran sehingga menjadi target kampanye yang sangat menekan? Iran telah membuktikan kemampuannya memimpin poros perlawanan, mendukung rakyat di kawasan dan resistensi itu. Ia telah mampu mencetak banyak prestasi, ” terang Naim Qassem.
Dia menambahkan, “Tanpa Iran dan dukungannya, perlawanan tidak akan dapat tampil sebagai pemenang di Libanon dan Suriah, Irak tidak akan terbebaskan (dari cengkeraman terorisme), dan Yaman tidak akan melawan (agresi militer Saudi dan sekutunya) . Semua orang di wilayah ini berhutang budi kepada Republik Islam (Iran) yang didirikan oleh Alm. Ayatollah Ruhollah Khomeini, dan sekarang dipimpin oleh Ayatullah Sayid Ali Khamenei.”
Baca: Kenapa Hizbullah Begitu Yakin akan Menang di Perang 33 Hari?
Kantor Departemen Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada 10 Juli lalu memberlakukan sanksi terhadap dua anggota parlemen Libanon yang berasal dari Hizbullah dan seorang pejabat keamanan yang bertanggung jawab mengoordinasikan antara gerakan perlawanan dan badan-badan keamanan Libanon.
Sekira 50 tokoh Hizbullah telah dicantumkan dalam daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS sejak 2017. (mm/presstv)