Doha, LiputanIslam.com – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Senin (1/5/2017), merilis “Dokumen Prinsip Dan Kebijakan Umum” yang menjadi pegangan faksi ini dalam menempuh jalan perjuangan melawan Israel, pendirian negara Palestina, penegakan hak para pengungsi kembali ke kampung halaman, dan penolakan terhadap opsi imigrasi mereka atau pendirian negara alternatif untuk mereka.
Dalam dokumen ini Hamas memandang pendirian negara Palestina sesuai peta perbatasan 1967 sebagai “bentuk kemufakatan kolektif nasional”, tidak mengakui eksistensi “entitas Zionis”, dan tidak akan “melepaskan tuntutannya atas bagian manapun dari tanah Palestina dengan alasan apapun, dalam kondisi dan tekanan apapun, dan selama apapun masa pendudukan.”
Hamas menegaskan, “Perlawanan (muqawamah) terhadap pendudukan dengan semua sarana dan metodenya merupakan hak yang sah menurut syariat samawi maupun konvensi dan undang-undang internasional, termasuk perlawanan bersenjata yang terhitung sebagai opsi strategis demi melindungi berbagai ketetapan yang ada dan untuk mengembalikan hak bangsa Palestina.”
Hamas melanjutkan, “Pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya dengan ibu kota al-Quds (Baitul Maqdis/Yerussalem) sesuai perbatasan Juni 1967 dan dengan kepulangan para pengungsi ke rumah-rumah di mana dulu mereka diusir merupakan bentuk kemufakatan kolektif nasional.”
Gerakan ini menegaskan bahwa konflik Palestina dengan Zionis “bukanlah konflik dengan kaum Yahudi karena agama mereka”, melainkan demi perlawanan “terhadap kaum Zionis sebagai pelaku pendudukan dan agresor.”
Faksi pejuang yang sangat berkuasa di wilayah Jalur Gaza ini menolak Kesepakatan Oslo dan aksesorinya “karena menyalahi kaidah-kaidah hukum internasional dan menimbulkan berbagai konsekuensi yang menyalahi hak bangsa Palestina.”
Hamas menentang semua kesepakatan, negosiasi, dan rencana yang ditujukan untuk mereduksi hak Palestina atau asumsi negatif terhadap muqawamah beserta persenjataannya.
Mengenai kebijakan hubungannya dengan luar negeri, Hamas menyatakan bahwa faksi ini meyakini keharusan “bekerjasama dengan semua negara pendukung hak bangsa Palestina, menolak campurtangan urusan internal negara lain, sebagaimana juga menolak terlibat dalam konflik antarnegara.” (mm/aljazeera)