London, LiputanIslam.com – Pemimpin redaksi media online Rai al-Youm yang berbasis di London, Inggris, Abdel Bari Atwan, dalam editorialnya Sabtu (19/20) menyebutkan bahwa resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Suriah sedianya adalah untuk mengakhiri perang Suriah yang sudah berlangsung lima tahun dan telah merenggut sekitar 250 ribu nyawa serta menimbulkan kehancuran yang luar biasa.
Namun demikian, lanjut Atwan, tak ada orang Suriah, baik rakyat, pemerintah maupun kubu oposisi, yang menyambut gembira resolusi yang disahkan Jumat pekan lalu itu.\
Terlepas dari itu, mengingat resolusi yang lebih merupakan kesepakatan antara dua adidaya Amerika Serikat (AS) dan Rusia itu ternyata tidak menyinggung soal masa depan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Atwan berpendapat bahwa resolusi itu merupakan satu kemenangan diplomatik Rusia dan sekutunya serta negara-negara Brics (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) atas AS dan sekutunya, yaitu Eropa, Arab dan Turki.
Menurut Atwan, sepak terjang Presiden Suriah Vladimir Putin terkait krisis Suriah berhasil mengangkat Moskow ke posisi di atas angin hingga resolusi itu membuat kubu Arab pimpinan Saudi, Qatar dan Turki tersisih dalam konflik kepentingan di Suriah. Kubu ini gagal mewujudkan impiannya untuk menyulap Suriah menjadi Libya jilid II melalui internasionalisasi krisis Suriah, karena yang mengemuka sekarang justru harga mati dari Putin bahwa pemimpin Suriah ada di tangan rakyat Suriah sendiri, bukan NATO, Arab, dan lain-lain.
Resolusi itu mengabaikan sebagian besar rekomendasi yang dihasilkan dalam konferensi Wina, antara lain penugasan Arab Saudi untuk pembentukan dewan oposisi Suriah guna melakukan perundingan dengan pemerintah Suriah, dan penugasan Yordania untuk identifikasi kelompok-kelompok teroris.
Resolusi DK PBB tersebut menekankan dimulainya kembali perundingan damai Suriah pada Januari mendatang untuk pembentukan pemerintahan transisi dan penerapan gencatan senjata di Suriah. Resolusi ini menegaskan keharusan adanya pemerintahan yang sah, inklusif dan non-sektarian yang akan dibentuk di Suriah dalam jangka waktu enam bulan ke depan.
Selain itu, pemilu secara bebas dan adil juga harus diselenggarakan dalam jangka waktu 18 bulan ke dapan di bawah pengawasan PBB. Ditegaskan pula bahwa pemerintahan transisi harus benar-benar merepresentasikan orang-orang Suriah sendiri, dan rakyat Suriah sendirilah yang akan menentukan masa depan negaranya. (mm)