Arbil, LiputanIslam.com – Referendum kemerdekaan Kurdistan akhirnya diselenggarakan meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak, sementara pemerintah pusat Baghdad tetap menolaknya, dan Liga Arab serta PBB menyatakan prihatin atasnya.
Komisi Tinggi Independen Pemilu dan Referendum Kurdistan, Senin (25/9/2017), menyatakan penghitungan hasil referendum telah dimulai segera setelah semua tempat pemungutan suara ditutup.
Sumber-sumber resmi menyebutkan bahwa tingkat partisipasi di Kirkuk mencapai lebih dari 80%, di Dahuk mendekati 90%, di Kurkuk sekira 80%, di Khaniqin 90%, semenetara di Solaemaniyah dan Halabceh tidak sampai 55%. Disebutkan pula bahwa jangka waktu pemungutan suara diperpanjang karena panjangnya warga yang antre di tempat-tempat pemungutan suara.
Di Kirkuk yang dipersengketakan oleh pemerintah pusat Baghdad dan pemerintah otonomi Kurdistan penutupan pemungutan suara disusul dengan pemberlakuan jam malam di mana pasukan keamanan disiagakan untuk mengantisipasi bentrokan antara warga yang pro dan yang kontra referendum.
Pemerintah Irak tetap menolak referendum ini, menyebutnya tidak mungkin berada di atas konstitusi Irak yang ditetapkan pada tahun 2005, dan menilainya tidak bermaslahat bagi penduduk Kurdi secara politik, ekonomi, dan kebangsaan.
Baghdad mengancam akan melakukan “langkah-langkah” untuk menjaga integritas negara ini dalam menghadapi referendum disintegrasi, dan mendesak pemerintah otonomi Kurdistan agar menyerahkan pintu-pintu perbatasan dan bandara kepada pemerintah pusat karena memang merupakan kewenangan pemerintah federal.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku prihatin atas referendum ini, dan mengingatkan dampak negatifnya bagi keamanan kawasan. Dia juga menyatakan pihaknya menghormati kedaulatan, keamanan, dan integritas Irak.
Jubir Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam jumpa pers di kantor PBB di New York, Amerika Serikat, menyatakan Guterres berpendapat bahwa “semua persoalan yang terkait dengan pemerintahan federal (di Baghdad) dan pemerintah otonomi Kurdistan hendaknya diselesaikan melalui dialog yang teratur dan solusi kompromi yang konstruktif.”
Dia menambahkan, “Sekjen PBB menghormati kedaulatan Irak, keamanan regional dan persatuannya, dan dia merasa sangat prihatin atas dampaknya yang berpotensi mengganggu stabilitas akibat pelaksanaan referendum hari ini.”
Sementara itu, Wakil Sekjen Liga Arab Kamal Hasan Ali menyebut referendum itu “beban buruk” bagi kawasan.
“Referendum Kurdistan akan menjadi beban buruk bagi kawasan… Apa yang terjadi sekarang di Kurdistan merupakan contoh keretakan kawasan,” katanya. (mm/rayalyoum/alalam)