TelAviv, LiputanIslam.com – Ratusan ribu orang Israel berunjuk rasa di Tel Aviv pada hari Sabtu (25/3) menentang rencana kontroversial reformasi sistem peradilan, sementara Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyerukan penghentian rencana itu.
Gallant menyerukan kepada pemerintah sayap kanan untuk menghentikan rencana perombakan peradilan karena ratusan ribu orang memprotes rencana tersebut.
“Perpecahan yang semakin dalam merembes ke dalam institusi militer dan pertahanan. Ini adalah bahaya yang jelas, langsung dan nyata bagi keamanan Israel,” ungkap Gallant dalam pernyataan singkat di televisi, Sabtu (25/3).
Pernyataan ini menandai perpecahan pertama dalam tubuh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Gallant mengatakan pemerintah koalisi Netanyahu perlu mengadakan pembicaraan dengan oposisi dan menunggu sampai setelah liburan Paskah Yahudi, yang dimulai pada 5 April, sebelum mendorong perubahan peradilan.
Israel dilanda gelombang aksi protes besar-besaran sejak pemerintah mengumumkan usulan reformasi peradilan pada bulan Januari lalu. Ribuan demonstran berhadapan dengan polisi di jalanan setiap minggu.
Aksi protes terbaru melibatkan puluhan ribu massa di Tel Aviv pada hari Sabtu. Media lokal memperkirakan 200.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut.
Pemerintah telah mendorong perubahan yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk memerintah terhadap cabang legislatif dan eksekutif pemerintah dan memberi lebih banyak kekuatan kepada anggota parlemen koalisi dalam menunjuk hakim.
Panel untuk memilih hakim membutuhkan politisi dan hakim yang duduk di atasnya untuk menyepakati pengangkatan. Proposal ini akan mengubah hal itu, dan memberi pemerintah koalisi pengaruh yang menentukan.
Kritikus mengatakan perubahan itu akan melemahkan pengadilan dan menyerahkan kekuasaan yang tak terkendali kepada pemerintah, membahayakan hak dan kebebasan dengan efek bencana bagi ekonomi dan hubungan dengan sekutu Barat, yang telah menyuarakan keprihatinannya.
Mereka juga khawatir Netanyahu ingin memanfaatkan dorongan yudisial untuk membekukan atau membatalkan persidangannya atas tuduhan korupsi, yang dia bantah. Dia juga membantah memiliki rencana demikian.
“Saya tidak akan ambil bagian dalam hal ini,” kata Gallant, tanpa merinci apa yang akan dia lakukan jika pemerintah melanjutkan rencananya. Pernyataan ini memperlihatkan keretakan pertama dalam koalisi Netanyahu, pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel.
Dalam beberapa minggu terakhir, ketidakpuasan atas perombakan tersebut bahkan telah melonjak di dalam tentara Israel, yang selama ini dianggap sebagai institusi yang paling mempersatukan Israel.
Gallant sebelumnya menyuarakan kekhawatiran tentang gelombang orang Israel yang telah berjanji tidak akan mengindahkan panggilan untuk tugas cadangan militer jika reformasi dilanjutkan. Dia mengatakan itu bisa melemahkan kesiapan perang dan kohesi nasional.
Semakin banyak tentara cadangan Israel yang mengancam akan menarik diri dari tugas sukarela dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi Netanyahu saat dia melanjutkan reformasi ketika diadili karena korupsi.
Gallant dalam pidatonya di televisi setelah akhir Sabat Yahudi mengatakan, “Peristiwa yang terjadi di masyarakat Israel tidak luput dari pasukan pertahanan Israel. Dari semua sisi, perasaan marah, sakit, dan kecewa muncul dengan intensitas yang belum pernah saya temui sebelumnya. Saya melihat bagaimana sumber kekuatan kita sedang terkikis.”
Gallant mengaku mendukung reformasi sistem peradilan tapi dengan catatan harus dilakukan dengan kesepakatan luas.
Menteri polisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir mendesak Netahyahu memecat Gallant segera setelah pernyataan itu. (mm/railyoum/aljazeera)
Baca juga: