Quds, LiputanIslam.com – Sekitar 300 petugas medis militer Israel di unit cadangan, Senin (26/6), mengatakan kepada menteri pertahanan bahwa mereka akan menolak memberika pelayanan jika pemerintah bersikukuh melicinkan rancangan undang-undang (ruu) kontroversial yang akan melucuti sebagian besar kekuasaan pengadilan tertinggi Israel.
Anggota parlemen Israel Ahad lalu mulai membahas RUU yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, suatu langkah yang berarti dimulainya kembali upaya meloloskan amandemen undang-undang peradilan yang diajukan oleh pemerintah partai agama dan nasional Benjamin Netanyahu dan telah memancing gelombang protes.
Koalisi yang berkuasa mengatakan bahwa tujuan upaya itu ialah mencapai keseimbangan antara kekuasaan pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengekang Mahkamah Agung, yang diyakini terlalu banyak campur tangan. Pihak pemrotes menyebut langkah itu akan merusak demokrasi dengan menghapus pemeriksaan dasar atas kekuasaan pemerintah.
Dalam sepucuk surat kepada menteri pertahanan, yang salinannya diperoleh Reuters, para dokter mengatakan mereka tidak akan dapat terus menjadi sukarelawan pada saat pemerintah “melanggar kontrak dasar antara kami dan negara.”
“Jika tidak ada pemeriksaan dan tidak ada tinjauan yudisial yang efektif, kami tidak akan dapat mempercayai para pemimpin kami ketika kami dikirim ke misi militer,kami tidak akan melayani kediktatoran,” bunyi surat itu.
Gelombang demonstrasi anti-pemerintah berhasil menekan Netanyahu untuk membekukan upayanya mengesahkan amandemen yudisial pada bulan Maret lalu demi memungkinkan pembicaraan tentang penyelesaian dengan partai-partai oposisi. Pada pekan lalu dia mengumumkan bahwa pembicaraan itu tidak menghasilkan apa-apa, dan diapun memerintahkan dimulainya kembali pertimbangan beberapa undang-undang.
Pasukan cadangan mengatakan bahwa mereka terus menjalankan tugas mereka karena mereka memberikan waktu pada pembicaraan tersebut agar membuahkan hasil, tapi mereka memperbarui seruan untuk menolak panggilan ketika pembicaraan gagal.
Amandemen yang diusulkan, yang mencakup batasan kemampuan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan hukum terhadap pemerintah, telah memicu gelombang protes jalanan sebelum upaya untuk meloloskannya ditunda pada bulan Maret. Tapi itu berlangsung setiap minggu, dan para aktivis yang menentang perubahan yudisial memblokir jalan raya utama Tel Aviv pada Sabtu malam.
Anggota parlemen dari partai-partai yang berpartisipasi dalam koalisi yang berkuasa mengisyaratkan bahwa RUU baru akan menjadi versi yang jauh lebih ringan dari proposal sebelumnya, yang berusaha membatasi hampir sepenuhnya kekuasaan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan keputusan terhadap lembaga eksekutif.
Namun, pihak oposisi mengatakan RUU baru itu masih menjadi pintu gerbang korupsi. (mm/raialyoum)
Baca juga: