Baghdad, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki mengecam seruan lawan-lawan politiknya untuk pembentukan pemerintahan “penyelamatan nasional”.
“Seruan pembentukan pemerintahan penyelamatan nasional pada hakikatnya merupakan kudeta terhadap proses politik dan konstitusi negara,” tegas Maliki Selasa 924/6/2014), sebagaimana dilansir FNA.
Dia mengatakan, “Penderitaan yang sedang mencekik rakyat di semua provinsi, terutama Ninawa, Salah al-Din, Anbar dan Diyala adalah hasil upaya sejumlah ‘mitra politik’ yang dalam beberapa tahun terakhir ini tidak pernah berhenti berupaya melemahkan pasukan keamanan.”
Dia menambahkan, “Kami tidak pernah mendengar kelompok-kelompok ini pernah membela pasukan keamanan, meskipun sekedar basa-basi. Mereka seakan hanyalah mitra di kala senang, sedangkan di saat susah dan krisis tidak demikian. Sampai sekarang semua orang masih mengingat bagaimana para mitra politik ini bersikukuh meminta negara-negara sahabat supaya tidak memberikan perlengkapan militer yang memadai kepada pasukan keamanan Irak, padahal pasukan keamanan adalah representasi semua orang Irak dalam memerangi kelompok-kelompok teroris.”
Mengenai krisis keamanan di Irak, Maliki mengingatkan bahwa para pengacau dan pelanggar hukum sedang berkomplot dengan kelompok Daulat Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan para Baat terlarang.
Sementara itu, Dewan Tinggi Islam Irak pimpinan Ammar al-Hakim menentang keras keberadaan pasukan militer Amerika Serikat (AS) di Irak untuk melakukan campurtangan di tengah krisis keamanan negara ini.
Fadi al-Shimri, anggota Dewan Tinggi Islam Irak, menegaskan, “Pemerintah Irak sendiri dapat mengatasi masalah jika bertindak secara profesional dan rasional.”
Dia menambahkan, “Kami memang tidak seberapa optimis kepada profesionalitas dan rasionalitas pemerintah dan kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi krisis keamanan negara, namun kami optimis kepada kemampuan jajaran pimpinan baru bidang keamanan.”
Mengenai penolakan dewan ini terhadap keberadaan militer AS di Irak, al-Shimri beralasan bahwa campurtangan militer AS akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan.
Di bagian lain, mengutip laporan media online Dewan Tinggi Islam Irak, FNA melaporkan bahwa sekelompok mantan perwira militer Irak di Mosul telah membentuk sebuah brigade khusus untuk berperang melawan militan ISIS.
Dalam sebuah statemen resminya disebutkan bahwa sebanyak 183 mantan perwira militer telah tergabung dalam brigade tersebut, dan brigade itu dibentuk untuk mencegah kejahatan terhadap orang-orang yang tak berdosa.
Statemen itu menegaskan bahwa brigade ini menentang keras kelompok-kelompok ekstrim yang hendak memaksakan doktrin yang tidak sesuai dan bahkan bertolak belakang sepenuhnya dengan ajaran Islam. Lebih jauh, brigade ini meminta penduduk Mosul bersabar menanti pembebasan Mosul sepenuhnya sesegera mungkin. (mm)