Baghdad, LiputanIslam.com – Perdana Menteri Irak Haider Abadi, Selasa (31/1/2017), menyatakan bahwa keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang orang Irak masuk ke AS merupakan hukuman terhadap para korban teroris dan orang-orang yang memerangi teroris.
“Anda mendatangi korban untuk menghukumnya, Anda menghukum orang-orang yang telah menjadi korban dan memerangi para teroris,” tegas Abadi dalam reaksi pertamanya terhadap keputusan Trump melarang masuk warga tujuh negara Islam, termasuk Irak.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Iran sejauh ini belum mengambilkan tindakan apapun terkait hal ini, tapi akan mempelajari segala opsi yang ada.
Jumat pekan lalu Trump meneken keputusan yang berlaku selama 90 hari berupa larangan masuk ke AS bagi warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, penangguhan masuknya semua pengungsi selama 120 hari, dan larangan masuk secara tanpa batas bagi pengungsi Suriah. Dia menyebutkan bahwa keputusan ini diambil demi mencegah penyusupan para Islamis teroris.
Parlemen dan Kementerian Luar Negeri Irak juga mengecam kebijakan imigrasi AS tersebut dan meminta Washington merevisinya. Para anggota parlemen Irak bahkan membuat memo yang mendesak pemerintah negara ini supaya menempuh langkah balasan jika AS tidak menarik keputusan tersebut.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa, juga mengecam keras kebijakan Trump dan menyebutnya tindakan membabi buta, tak terpuji dan percuma.
Tanpa menyebutkan nama AS dia mengatakan bahwa setiap negara berharap menghindari infiltrasi organisasi teroris, tapi tidak boleh didasarkan pada diskriminasi bernuansa agama, etnis, atau kebangsaan.
“Langkah-langkah buta dan tidak didasarkan pada kecerdasan cenderung tidak efektif karena mereka berisiko dilewati oleh gerakan canggih teroris global seperti yang ada dewasa ini,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa diskriminasi tersebut bertentangan dengan “prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai” serta “memicu kecemasan yang meluas dan kemarahan” yang bisa jadi akan memacu kekerasan dan propaganda ekstrimis.
Guterres menyatakan prihatin karena pengungsi yang melarikan diri konflik dan penganiayaan ternyata sekarang menemukan perbatasan yang lebih tertutup dan pelanggaran terhadap hak mereka yang dilindungi oleh hukum pengungsi internasional. (mm/raialyoum/reuters)