Baghdad, LiputanIslam.com – 24 jam setelah penyelenggaraan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, Perdana Menteri Irak Haider Abadi memberi ultimatum 72 jam yang akan berakhir pada Jumat (29/9/2017) kepada pemerintah otonomi Kurdistan agar menyerahkan semua bandara di wilayah ini kepada pemerintah Baghdad.
Dalam jumpa pers mingguan di Baghdad, Selasa (26/9/2017), Abadi menyatakan bahwa kabinetnya telah menetapkan travel warning dari dan menuju Kurdistan tiga hari ke depan jika banda-bandara itu tidak diserahkan kepada pemerintah federal Irak.
“Kami tidak mundur dari kesatuan dan kedaulatan Irak, ini merupakan kewajiban nasional dan konstitusional yang kami pegang erat,” tegasnya.
Dia menambahkan, “Pemerintah akan menerapkan otoritas federalnya sesuai konstitusi, dan kami tetap berkomitmen pada negosiasi, tapi tidak akan pernah bernegosiasi soal hasil referendum, dan tidak akan berdialog atas dasar ini.”
Segera setelah pernyataan Perdana Menteri Irak ini, pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani mengajak pemerintah pusat Irak kembali berdialog untuk menyelesaikan persoalan antara Arbil dan Baghdad pasca referendum.
“Saya mengajak Tuan Haider Abadi dan semua orang untuk tidak menutup pintu dialog, karena dialoglah yang akan menyelesaikan masalah,” ungkap Barzani dalam sebuah pernyataan yang ditayangkan di televisi.
Dia menambahkan bahwa Kurdistan yang berotonomi sejak 1991 “menegaskan kepada khalayak internasional kesiapannya berdialog dengan Baghdad, dan menegaskan pula bahwa referendum bukanlah untuk penetapan perbatasan dan penerapan de facto.”
Irak sedang menantikan hasil referendum kemerdekaan Kurdistan yang diselenggarakan Senin lalu (25/9/2017) di tengah suka ria masyarakat Kurdi Irak, sementara Baghdad terus mengecam referendum ini.
Hasil referendum sudah hampir pasti dimenangi oleh suara “ya” untuk kemerdekaan Kurdistan yang diimpikan sejak sekian dekade silam, tapi tak semudah itu wilayah ini akan terlepas dari Irak di tengah penolakan dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri Irak.
Para petinggi Kurdistan menyatakan bahwa referendum ini akan menjadi titik tolak negosiasi berkepanjangan antara Arbil dan Baghdad untuk kemerdekaan Kurdistan, sementara Baghdad menolak mentah-mentah disintegrasi wilayah otonomi yang kaya minyak ini. (mm/rayalyoum)