Sochi, LiputanIslam.com – Presiden Rusia, Iran dan Turki dalam pertemuan mereka di Sochi, Rusia, Kamis (14/2/2019), menyatakan menyambut baik pengumuman penarikan pasukan AS dari Suriah, dan berjanji “memperkuat kerja sama mereka” untuk mengakhiri konflik di Suriah.
Presiden Rusia, Iran dan Turki mengadakan pertemuan di Rusia selatan tersebut dalam rangka menghidupkan kembali proses penyelesaian kemelut Suriah.
Suriah yang didera perang selama delapan tahun yang telah mewaskan lebih dari 350.000 orang sedang menjadi sorotan gerakan diplomatik intensif pekan ini dengan adanya pertemuan Aliansi Internasional Kontra-Organisasi Jihad di Munich, Jerman, dan KTT Warsawa, Polandia, mengenai Timteng yang dihadiri Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta para menteri luar negeri beberapa negara.
Presiden Rusia mengatakan pertemuan segi tiga di Sochi itu “membahas pengaruh pengumuman rencana Washington menarik pasukan AS dari wilayah timur laut Suriah bagi perkembangan masa depan situasi negara ini.”
“Pandangan umum kami ialah bahwa penyelesaian fase ini akan menjadi titik positif yang akan membantu menstabilkan situasi di kawasan ini,” lanjutnya.
Pertemuan itu juga membahas kondisi provinsi Idlib yang menjadi benteng pertahanan terakhir dari faksi-faksi oposisi dan kawanan teroris di Suriah. Tiga presiden itu sepakat mengambil “langkah konkret” untuk memastikan stabilitas di kawasan yang diwarnai konfrontasi sporadis dalam selama beberapa minggu terakhir itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, “Kami tidak ingin krisis kemanusiaan baru dan bencana baru di Idlib atau daerah lain di Suriah.”
Dia juga mengaku berharap pemerintah Suriah menghormati gencatan senjata di Idlib.
Tanpa rincian lebih jauh, dia menambahkan bahwa Rusia dan Turki telah mencapai “perjanjian” untuk melakukan “patroli bersama” untuk mengendalikan “kelompok-kelompok ekstremis” di provinsi Idlib.
KTT terakhir antara presiden Iran, Turki dan Rusia di Iran pada September 2018 memperlihatkan perbedaan pendapat mereka mengenai nasib Idlib.
Pertemuan ini disusul pertemuan antara Putin dan Erdogan yang ditujukan untuk menghindari serangan yang direncanakan oleh pemerintah Suriah ke provinsi tersebut. Rusia dan Turki lantas mengumumkan “zona demiliterisasi” Idlib yang masih lepas dari kendali pemerintah Suriah.
Sesuai perjanjian Rusia-Turki, semua militan ekstremis, terutama kelompok Hay’at Tahrir al-Shams (HTS) alias Jabhat al-Nusra yang merupakan cabang al-Qaeda di Suriah, harus menarik diri dari wilayah tersebut. Namun, menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, sejak itu HTS justru memperkuat dominasi mereka dan bahkan mengendalikan “lebih dari 90 persen” wilayah Idlib. (mm/raialyoum)