Kairo, LiputanIslam.com – Pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya, mengumumkan dimulainya gencatan senjata permanen di Gaza, sembari menekankan bahwa para mediator, termasuk pemerintah AS, memastikan perang telah berakhir secara definitif.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis malam (9/10) yang merinci perjanjian gencatan senjata, al-Hayya menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Gaza atas ketabahan mereka dalam menghadapi perang genosida Israel.
“Kami telah menerima jaminan dari saudara-saudara kami, para mediator, dan pemerintah AS, yang semuanya menegaskan bahwa perang telah berakhir sepenuhnya,” ujar al-Hayya.
Dia mengatakan bahwa rakyat Gaza terlibat dalam perang yang tiada taranya dalam skala global.
Al-Hayya menambahkan bahwa rakyat Gaza telah menghadapi penindasan dan kekejaman rezim Israel, dan memukau dunia dengan keberanian dan ketangguhan mereka.
“Warga Gaza bertempur dalam perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia dan menghadapi tirani, aksi militer, dan pembantaian musuh,” ujarnya, sembari mendesak pengadaan koordinasi berkelanjutan dengan faksi-faksi nasional dan Islam untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan langkah-langkah yang tersisa dalam perjanjian.
Pemimpin Hamas itu juga menyampaikan apresiasinya kepada sekutu di Iran, Yaman, Lebanon, dan Irak atas dukungan mereka kepada Gaza.
Dia memberikan penghormatan kepada para pemimpin yang gugur; Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Saleh al-Arouri, dan Ismail Haniyeh, dan menyebut mereka sebagai syuhada bangsa Palestina.
Perjanjian tersebut mencanangkan serangkaian tindakan segera; Penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali penyeberangan Rafah, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Aspek penting dari gencatan senjata ini adalah pertukaran tawanan, yang melibatkan pembebasan 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.700 lainnya yang ditahan setelah dimulainya perang pada 7 Oktober 2023.
Pengumuman Al-Hayya ini menyusul rencana gencatan senjata 20 poin yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan tawanan Palestina dan pembentukan badan pemerintahan baru di Gaza yang mengecualikan Hamas.
Rencana ini juga mencanangkan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, yang menekankan perlunya rekonstruksi dan stabilitas di Jalur Gaza.
“Kami menangani rencana presiden AS dengan tanggung jawab yang tinggi, dan memberikan respon yang melayani rakyat kami dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut,” ujar al-Hayya.
Hamas menuntut pembebasan pemimpin Fatah yang telah lama dipenjara, Marwan Barghouti, dan tahanan penting lainnya, termasuk Sekjen Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Ahmad Saadat, dan kepala insinyur sekaligus pemimpin Brigade Qassam, Abdullah Barghouti.
Pemimpin senior Hamas, Abbas al-Sayed, juga ada dalam daftar. Selain itu, Hamas juga menuntut pengembalian jenazah pemimpin Hamas yang dibunuh, Yahya Sinwar, dan adiknya, Mohammad.
Sementara itu, pasukan Israel akan memulai penarikan bertahap dari Jalur Gaza. Namun, masih belum jelas apa garis penarikan yang akan ditetapkan selama fase awal. (mm/presstv)