NewYork, LiputanIslam.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada AS, Senin (15/7/2019), menyatakan pihaknya prihatin atas pembatasan perjalanan terhadap Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif selama kunjungannya ke New York, AS, minggu ini.
Zarif tiba di New York, Minggu, setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menandatangani izin kunjungan itu di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.
Tetapi, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, Zarif hanya diperkenankan melakukan perjalanan antara PBB, misi Iran untuk PBB, kediaman duta besar Iran untuk PBB, dan Bandara John F Kennedy di New York.
Pejabat itu menuduh menteri luar negeri Iran menggunakan kebebasan AS “untuk menyebarkan propaganda fitnah”, dan menyebut Zarif “corong otokrasi yang menekan kebebasan berbicara”.
Baca: Iran Bantah Terima Surat dari AS untuk Negosiasi
Juru bicara PBB Farhan Haq, Senin, mengatakan kepada wartawan bahwa sekretariat PBB “berhubungan erat dengan misi tetap AS dan Iran ke PBB, dan telah menyampaikan keprihatinannya kepada negara tuan rumah”.
“Sekretariat sadar akan langkah-langkah perjalanan terbatas yang diberlakukan oleh negara tuan rumah terhadap personil misi permanen Iran ke PBB. Sekretariat berhubungan erat dengan misi permanen AS dan Iran ke PBB mengenai masalah ini dan telah menyampaikan keprihatinannya kepada negara tuan rumah,” ungkapnya.
Teheran mengatakan bahwa pembatasan terhadap Zarif itu tidak akan mempengaruhi “jadwal kerjanya”.
“Memberlakukan pembatasan kehadirannya di beberapa jalan di New York tentu tidak akan mempengaruhi jadwal kerjanya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Moussavi.
Setelah ke New York, Zarif dijadwalkan bertolak menuju ke Venezuela, Nikaragua, dan Bolivia.
Baca: Militer Iran: Kekuatan Ofensif Kami Akan Mematikan
Berdasarkan perjanjian 1947 AS berkewajiban mengizinkan akses ke PBB. Namun, utusan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, kepada saluran Fox News mengklaim bahwa larangan itu diberlakukan “dengan cara yang sepenuhnya konsisten” dengan perjanjian tersebut.
Akhir bulan lalu, Washington mengancam akan mencantumkan Zarif ke dalam daftar hitam, tindakan yang praktis akan menghalangi upaya AS menggunakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Teheran. Namun, sebuah sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Washington memutuskan untuk menunda tindakan itu.
Ketegangan AS-Iran memburuk sejak Presiden AS Donald Trump tahun lalu keluar dari perjanjian nuklir multinasional 2015 untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi. (mm/alalam/aljazeera)