NewYork, LiputanIslam.com – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan yang “independen, transparan, dan cepat” atas pembantaian dan pelanggaran berat yang terjadi di dan sekitar El Fasher, Darfur Utara, Sudan barat, sejak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) merebut kendali kota tersebut.
Juru bicara lembaga tersebut, Seif Magango, dalam konferensi pers daring dari Jenewa, Jumat (31/10), mengatakan pihaknya telah menerima laporan tentang “kekejaman mengerikan” yang dilakukan oleh RSF sejak terjadi serangan mereka di El Fasher pada 23 Oktober, termasuk “pembunuhan massal, penjarahan, pemerkosaan, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan.”
Magango menambahkan bahwa jumlah warga sipil yang tewas, termasuk mereka yang “kini lolos dari pertempuran,” dapat mencapai ratusan, dan bahwa kantor PBB telah menerima video dan foto yang mendokumentasikan pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.
Dia menyebutkan adanya “laporan yang meresahkan” tentang serangan terhadap Rumah Sakit Saudi dan pusat kesehatan lainnya di kota tersebut, serta kesaksian yang menunjukkan bahwa setidaknya 25 perempuan diperkosa di dalam tempat penampungan pengungsi di dekat Universitas El Fasher, yang memaksa sekitar 100 keluarga mengungsi di bawah tembakan gencar.
“Pelanggaran-pelanggaran ini dapat dianggap sebagai kejahatan menurut hukum internasional,” katanya, sembari menekankan keharusan pelaksanaan investigasi independen dan menyeluruh untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan menjamin hak para korban dan keluarga mereka.
Komandan RSF, Mohamed Hamdan Dagalo Hemedti mengakui adanya “pelanggaran” di El Fasher dan berjanji membentuk komite investigasi. Namun, Magango menegaskan, “Tanggung jawab untuk memulai investigasi berada di tangan otoritas Sudan.” Dia menekankan pentingnya investigasi yang independen dan transparan.
RSF merebut kendali El Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, di tengah peringatan risiko perpecahan Sudan. RSF kini menguasai lima negara bagian Darfur, sementara tentara masih menguasai sebagian besar negara bagian lainnya, termasuk ibu kota, Khartoum. (mm/aljazeera)