NewYork, LiputanIslam.com – Terkait dengan gejolak situasi di Turki pasca upaya kudeta yang gagal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (18/7), mengingatkan bahwa penghormatan terhadap HAM seperti kebebasan berekspresi dan penyidangan secara adil merupakan suatu keharusan untuk menjaga demokrasi di Turki.
Demikian dilaporkan al-Alam sembari menyebutkan bahwa pernyataan PBB ini dikemukakan menyusul terjadinya gelombang penangkapan terhadap ribuan orang yang diduga terlibat aksi kudeta yang terjadi Jumat malam (16/7).
Menurut al-Alam, kegagalan kudeta itu disusul dengan aksi penangkapan terhadap lebih dari 7500 orang, termasuk para perwira tinggi militer, dan pemecatan 9000 orang lainnya, termasuk dari unsur polisi, polisi militer dan pegawai pemerintah.
Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, “Sistem konstitusional harus dijaga sepenuhnya berlandaskan prinsip demokrasi dan HAM, termasuk penghormatan sepenuhnya kepada kebebasan berekspresi dan penyidangan perkara secara adil.”
Dia menambahkan, “Unsur-unsur ini harus dijaga demi demokrasi di Turki dan stabilitasnya di masa mendatang… PBB masih tetap kokoh berdiri di sisi Turki dan pemerintahannya yang demokratis di tahap yang sulit ini.”
Jumat pekan lalu Sekjen PBB Ban Ki-moon menyerukan pemulihan secepatnya pemerintahan sipil di Turki, namun PBB kembali menegaskan penolakannya terhadap hukuman mati serta mengingatkan bahwa negara-negara yang telah menghapus hukuman mati tidak seharusnya berbalik ke belakang.
Presiden Turki sendiri Recep Erdogan sebelumnya menyatakan bahwa pasca peristiwa upaya kudeta itu tidak tertutup kemungkinan penerapan kembali hukuman mati yang sudah dihapus oleh negara ini pada tahun 2004, yaitu setelah Turki menyatakan ingin bergabung dengan Uni Eropa.
Senin kemarin dalam wawancara dengan CNN dia kembali membuat pernyataan tentang ini dengan mengatakan bahwa rakyatlah yang menghendaki penerapan kembali hukuman mati terhadap para pelaku upaya kudeta.
“Masyarakat di jalanan menuntut demikian. Rakyat berpendapat bahwa para teroris itu harus dihukum mati. Masyarakat mengatakan untuk apa menahan dan menyediakan makanan bagi mereka dalam penjara selama bertahun-tahun,” ungkap Erdogan, seakan menanggapi pernyataan Kanselir Jerman Angela Merkel bahwa penerapakan kembali hukuman mati dapat menghilangkan kesempatan bagi Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. (mm)