Quds, LiputanIslam.com – Pasukan Zionis Israel mengggerebek markas badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang disegel di wilayah pendudukan al-Quds Timur. Kompleks yang telah lama berdiri di Sheikh Jarrah ini digerebek hanya beberapa hari setelah Majelis Umum PBB dengan suara bulat memperbarui mandat badan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (8/12), Kegubernuran al-Quds, yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina (PA), mengatakan bahwa polisi Israel memasuki kompleks tersebut, menahan petugas keamanan, dan menyita ponsel mereka.
“Polisi Israel memutus komunikasi, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kompleks tersebut,” bunyi pernyataan tersebut.
Para pejabat menambahkan bahwa penggerebekan tersebut dilakukan “bersamaan dengan penutupan total area di sekitarnya dan penggeledahan ekstensif di seluruh fasilitas gedung.”
Komplek tersebut, yang digunakan sebagai kantor UNRWA sejak 1951, telah dikosongkan awal tahun ini menyusul keputusan Israel.
Penggerebekan itu terjadi dua hari setelah Majelis Umum PBB (UNGA) mengadopsi resolusi yang memperbarui mandat UNRWA selama tiga tahun lagi, dengan 151 negara memberikan suara mendukung, 10 menentang, dan 14 abstain.
“Penggerebekan ini merupakan tantangan langsung terhadap suara mayoritas Majelis Umum PBB beberapa hari yang lalu untuk memperbarui mandat UNRWA,” kata gubernur tersebut, sembari menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk meminta pertanggungjawaban Israel “atas pelanggaran hukum internasional” dan untuk mengadili otoritas Israel “atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan lembaga-lembaga nasional dan internasional mereka.”
Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengutuk penggerebekan itu dan menyebutnya sebagai “preseden berbahaya.” “Tindakan terbaru ini merupakan pengabaian terbuka terhadap kewajiban Israel sebagai Negara Anggota PBB untuk melindungi dan menghormati kerahasiaan gedung-gedung PBB,” tulis Lazzarini di X.
“Membiarkan hal ini merupakan tantangan baru bagi hukum internasional, yang menciptakan preseden berbahaya di mana pun PBB hadir di seluruh dunia,” tambahnya.
Israel telah melarang UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan setelah menuduh beberapa stafnya terlibat dalam operasi penyerbuan al-Aqsa pada Oktober 2023.
Meskipun UNRWA telah berulang kali meminta rezim Israel untuk memberikan bukti yang mendukung tuduhannya, badan tersebut belum menerima tanggapan.
UNRWA menghadapi gejolak keuangan yang semakin parah sejak Israel melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadapnya. (mm/presstv)