Al-Quds, LiputanIslam.com – Paraguay membuka Kedubesnya untuk Israel di kota Al-Quds (Yerussalem). Dengan demikian Paraguay menjadi negara ketiga yang memindah kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds setelah Amerika Serikat (AS) dan Guatemala.
Menurut media Israel, peresmian kedubes Paraguay di Al-Quds dihadiri oleh Presiden Paraguay Horacio Cartes dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin (21/5/2018).
Sebelumnya, Menlu Paraguay Eladio Loizaga mengatakan bahwa pemindahan kedubesnya ke Al-Quds merupakan keputusan yang berdaulat dan tanpa ada tekanan pengaruh dari negara lain.
AS telah meresmikan pemindahan kedubesnya ke Al-Quds pekan lalu hingga mengundang reaksi protes besar-besaran dari rakyat Palestina dan kemudian terjadi serangan Israel terhadap massa pengunjuk rasa di wilayah perbatasan Jalur Gaza-Israel. Sebanyak lebih dari 60 orang Palestina gugur dan lebih dari 3000 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.
Dua hari setelah pemindahan Kedubes AS ke Al-Quds, Guatemala menyusul langkah AS dengan berbuat hal yang sama.
Honduras kemungkinan juga akan memindah kedubesnya ke Al-Quds dalam beberapa pekan mendatang.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam keras pemindahan kedubes Paraguay ke Al-Quds. Hanan Ashrawi, anggota Dewan Eksekutif PLO, dalam siaran persnya menegaskan, “Tindakan ini provokatif dan tak bertanggungjawab, serta merupakan pelanggaran secara terbuka dan disengaja terhadap undang-undang internasional dan resolusi-resolusi internasional.”
Ashrawi meminta Presiden Uruguay mempertimbangkan kembali “keputusan amoral” itu dan menempuh langkah serius dan aktif dalam masalah Israel, menghukum Israel atas kejahatan dan pelanggarannya secara sengaja terhadap HAM.
“Paraguay seharusnya berpihak kepada keadilan, kemuliaan, dan menunjang upaya perdamaian dan penegakan stabilitas daripada memotivasi kekerasan dan instabitas di dalam dan di luar kawasan,” kecamnya.
Ahsrawi juga menyerukan kepada negara-negara anggota Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, dan negara-negara dunia lain yang menghargai undang-undang internasional, norma kemanusiaan, dan kehendak masyarakat internasional agar memutus hubungan dengan negara-negara yang menyokong kesewenang-wenangan Israel. (mm/rayalyoum)