Ramallah, LiputanIslam.com – Penolakan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap draf resolusi pembentukan negara Palestina dan penghentian pendudukan Israel dinilai berbagai kalangan di Palestina sebagai bukti bahwa dukungan kepada Rezim Zionis Israel sudah mendarah daging dalam diri pemerintah Washington.
Anggota senior Dewan Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan bahwa penolakan itu merupakan pengabaian terhadap hukum internasional dan lampu hijau bagi Israel untuk melanjutkan agresinya terhadap bangsa Palestina dan hal-hal yang disucikan di Baitul Maqdis.
“Sebagai tanggapan atas veto AS terhadap draf ini kami akan mengerahkan segenap upaya kami untuk bergabung dengan Pengadilan Kejahatan Internasional, dan otoritas Palestina sekarang (Rabu 31/12) akan menggelar rapat darurat untuk mempelajari mekanisme keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional,” lanjut Erekat, sebagaimana dilansir situs berita online Palestina, al-Quds.
Secara terpisah, juru bicara gerakan Fatah Palestina mengatakan, “Untuk ke sekian kalinya, masyarakat internasional gagal dalam ujian kebenaran dan kejujuran.”
Dia menambahkan, “AS telah mengungkapkan keberpihakan hebatnya kepada Israel, dan membuktikan kepada dunia bahwa AS berdiri bersama pihak yang tidak benar. Dengan tindakan ini AS kehilangan kredibilitasnya di depan masyarakat Arab dan seluruh dunia.”
Anggota biro politik Front Rakyat Pembebasan Palestina (PFLP) Jamil Mazhar mengatakan, “Draf yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB memang tidak merepresentasikan kehendak kelompok-kelompok Palestina, tapi veto AS terhadapnya telah mengungkapkan sejauhmana Washington berpihak kepada rezim pendudukan Israel serta merupakan dukungan yang memadai bahwa pembangunan permukiman Israel dan penistaan terhadap hal-hal yang disucikan oleh Palestina.”
Dia menambahkan, “Bangsa Palestina adalah satu-satunya bangsa yang hidup di bawah cengkraman rezim pendudukan, dan merupakan hak perlawanan Palestina untuk bebas dari rezim pendudukan dan tidak berdiam diri di depan kejahatan Israel.”
Salih Nasser anggota biro politik Front Demokrasi Pembebasan Palestina menegaskan, “Kekuatan-kekuatan nasional dan Islam Palestina sebenarnya menginginkan penarikan draf itu karena mengandung kelemahan.”
Dia menyesalkan draf itu karena digodok bukan melalui penyelenggaraan sidang yang melibatkan semua komponen Palestina.
Lebih jauh dia meminta supaya perundingan damai dengan Israel di bawah pengawasan AS segera diakhiri.
‘Percuma, Washington selalu mendukung Israel,” katanya.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Selasa (30/12) waktu AS atau Rabu pagi (31/12) waktu Indonesia akhirnya menolak draf resolusi yang menuntut Israel supaya mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina tahun 1967 paling lambat tiga tahun ke depan, akibat adanya penentangan dari Amerika Serikat (AS).
Draf itu didukung hanya oleh delapan negara, ditentang oleh dua negara yaitu AS dan Australia, sementara lima negara Inggris, Lithuania, Nigeria, Korea Selatan dan Rwanda memilih abstein.
Pengesahan draf resolusi ini oleh DK PBB memerlukan persetujuan dari minimal sembilan negara anggota dan tidak mendapat veto dari lima negara anggota tetap, termasuk AS, namun Washington sebelumnya sudah menyatakan tidak akan membiarkan draf itu mendapat pengesahan dari DK PBB. Inggrispun sebagai salah satu negara pemegang hak veto juga tidak memberikan suara setuju untuk draf resolusi Palestina.
Draf itu diajukan oleh Yordania yang mewakili otoritas Palestina dan 22 negara Arab. Selain Yordania, tujuh negara lain yang menyetujui draf itu adalah Argentina, Chad, Chili, Luxemburg, Cina, Perancis dan Rusia. (Baca juga: Ditolak AS dan Australia, Palestina Gagal Raih Pengakuan PBB)
(mm)