Dubai, LiputanIslam.com – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengumumkan niatnya untuk mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri pada hari Sabtu di Jeddah untuk merumuskan sikap negara-negara Islam mengenai wilayah Somaliland yang menyempal dari Somalia, dan pengakuan rezim Zionis Israel atas wilayah tersebut.
OKI dalam pernyataannya pada hari Rabu (7/1) mengumumkan pihaknya telah memutuskan untuk “mengadakan pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri pada hari Sabtu, 10 Januari, di markas Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah (Arab Saudi bagian barat), untuk membahas perkembangan yang cepat dan berbahaya di Somalia.”
Pernyataan tersebut menambahkan, “Pertemuan ini diadakan mengingat perkembangan terkini yang diwakili oleh deklarasi entitas pendudukan Israel tentang pengakuannya terhadap wilayah yang disebut Somaliland sebagai negara merdeka, sebuah langkah yang merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Somalia.”
Langkah ini diambil sehari setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar ke Somaliland dan sekitar dua minggu setelah Israel mengakuinya. Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyebut kunjungan itu sebagai “upaya gagal” untuk mendorong pengakuan Israel atas pemisahan diri tersebut, dan menganggapnya sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap persatuan dan kedaulatan Somalia, yang dapat merusak perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika, Laut Merah, dan Teluk Aden.
Menurut pernyataan tersebut, pertemuan OKI bertujuan “merumuskan sikap bersama dunia Islam mengenai perkembangan ini dan menegaskan kembali dukungan yang teguh kepada kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Somalia, sesuai dengan konvensi internasional dan resolusi OKI yang relevan.”
Langkah darurat oleh OKI juga diambil langsung setelah Sekretariat Jenderal Liga Arab mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat keras dan mengutuk kunjungan Gideon Sa’ar ke Hargeisa, ibu kota wilayah Somaliland.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Rabu mengutuk keras kunjungan Gideon Sa’ar ke Hargeisa dan menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan di luar batas hukum internasional dan merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan dan integritas Somalia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menekankan bahwa setiap kontak resmi dengan entitas separatis bertentangan dengan hukum internasional dan merusak fondasi tatanan internasional yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Baghaei menjelaskan bahwa komunitas internasional secara konsisten menekankan status Somalia sebagai negara merdeka dan anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia memperingatkan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan preseden berbahaya yang bertujuan untuk membubarkan negara dan mendestabilisasi kawasan.
Dia menyerukan tindakan terkoordinasi di antara negara-negara Islam dan Afrika serta komunitas internasional untuk mencegah pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Somalia dan untuk menghindari pemberlakuan realitas politik baru yang bertentangan dengan hukum internasional. (mm/ry/alalam)