Riyadh, LiputanIslam.com – Berbagai negara Arab ramai-ramai menentang keinginan Presiden AS Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza.
Arab Saudi bereaksi cepat dengan menegaskan kembali bahwa tidak akan ada kesepakatan normalisasi dengan Israel sampai Palestina menerima negara merdeka mereka sendiri.
“Pembentukan negara Palestina adalah pendirian yang tegas dan tidak tergoyahkan,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan panjang di platform X, Rabu (5/2).
Kementerian itu menjelaskan; “Yang Mulia (Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman) telah menegaskan pendirian ini dengan cara yang jelas dan eksplisit yang tidak memungkinkan adanya interpretasi apa pun dalam keadaan apa pun.
“Yang Mulia menekankan Kerajaan Arab Saudi tidak akan menghentikan kerja kerasnya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Quds (Yerusalem Timur) sebagai ibu kotanya, dan Kerajaan (Saudi) tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu.”
Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain dan mengembangkannya secara ekonomi menjadi “Riviera Timur Tengah”. Dia berkata demikian pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung ke AS.
Menanggapi pernyataan itu pula, Pengadilan Kerajaan Yordania menyatakan, “Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan permukiman (Israel), dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya pencaplokan tanah dan penggusuran warga Palestina.”
Seorang pejabat Qatar mengatakan masih terlalu dini untuk membahas siapa yang akan mengendalikan Gaza dengan gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel yang masih dalam tahap awal.
“Kami tahu ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian. Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata Majed al-Ansari.
Qatar adalah mediator utama dalam gencatan senjata Gaza yang goyah, dan yang seharusnya segera memasuki fase kedua. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani akan bertemu utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, di Florida pada hari Kamis untuk membahas langkah selanjutnya.
Penolakan terhadap pernyataan Trump juga dinyatakan oleh Kerajaan Oman. Kementerian Luar Negeri Oman menegaskan, “Segala rencana yang bertujuan untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional, serta merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan.”
Senada dengan ini, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) menekankan “pentingnya menghindari segala hal yang dapat menyebabkan meluasnya konflik di kawasan.”
“Prioritas sekarang, setelah gencatan senjata di Jalur Gaza, adalah mengakhiri ekstremisme, ketegangan dan kekerasan, melindungi kehidupan seluruh warga sipil dan mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan segera, aman dan berkelanjutan ke Jalur Gaza,” ungkap kementerian itu.
Penolakan terhadap pernyataan Trump bahkan juga dinyatakan oleh Jerman dan Prancis. (mm/aljazeera/raialyoum)