Khartoum, LiputanIslam.com – Dalam salah satu babak paling mengerikan dalam perang Sudan, kota El Fasher berubah menjadi kuburan massal setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) merebut kendali atas kota itu setelah mengepungnya selama lebih dari setahun.
The Washington Post mengungkap kekejaman yang mengerikan dalam sebuah laporan yang didukung oleh kesaksian warga setempat. Surat kabar AS tersebut mengonfirmasi bahwa aksi pembunuhan massal dan eksekusi singkat bahkan menyasar para pasien di RS Universitas El Fasher, sehingga menjadi pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan HAM.
Petugas bantuan lokal melaporkan bahwa ratusan atau bahkan mungkin ribuan warga sipil menjadi sasaran serangan bermotif etnis mereka. Mereka mengatakan bahwa anggota RSF memisahkan pria dan anak laki-laki dari keluarga mereka sebelum menyiksa atau membunuh mereka.
Pemerintah Sudan menuduh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) membunuh lebih dari 2000 warga sipil hanya dalam dua hari, dan kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak.
Komisaris Bantuan Kemanusiaan menyatakan bahwa nyawa direnggut secara brutal, dan warga sipil yang melarikan diri dari pertempuran dibunuh dan disiksa. Lembaga itu juga menyebutkan bahwa tim medis dan relawan telah dieksekusi saat menjalankan tugas mereka di kota tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan kondisi mengerikan di El Fasher, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaku pihaknya tidak dapat menjangkau warga sipil yang terkepung dan tidak ada jalur aman untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 260.000 orang yang terjebak di dalam kota.
Ribuan orang melarikan diri dengan berjalan kaki, melewati pos pemeriksaan bersenjata, dan menjadi korban pemerasan serta penyiksaan saat mereka mencoba melarikan diri.
Pelanggaran ini memicu gelombang kecaman dari dunia Arab dan internasional. Liga Arab mengutuk apa yang disebutnya kejahatan mengerikan terhadap warga sipil, menyerukan penghentian segera permusuhan, dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku.
Mesir menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, dan menolak segala upaya memecah belah Sudan atau mengusik integritasnya.
RSF membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan pihaknya sedang membersihkan kota dari kantong-kantong tentara yang tersisa. Sedangkan pemerintah Sudan menegaskan bahwa kebungkaman komunitas internasional telah memperkuat eskalasi pelanggaran. Pemerintah menuntut penetapan RSF sebagai organisasi teroris, dan penjatuhan sanksi terhadap negara-negara pendukung RSF.
Perang yang melanda Sudan selama lebih dari dua tahun mencapai titik krusialnya pada hari Minggu (26/10) di mana RSF merebut El Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara. Hal ini memberi RSF kendali atas wilayah Darfur di bagian barat negara itu, sementara pertempuran kini terkonsentrasi di wilayah tetangganya, Kordofan.
Perang yang meletus pada pertengahan April 2023 antara tentara yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan dan RSF yang dipimpin oleh mantan sekutunya, Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, secara efektif telah membagi negara itu menjadi beberapa wilayah pengaruh.
Dengan direbutnya El Fasher, RSF kini menguasai Sudan bagian barat dan sebagian wilayah selatan, sementara tentara menguasai wilayah utara, timur, dan tengah, termasuk Khartoum.
Perang tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat jutaan orang mengungsi, dan menyebabkan sekitar 25 juta orang menderita kelaparan akut, menciptakan apa yang disebut oleh PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Jatuhnya El Fasher ke tangan RSF menimbulkan kekhawatiran di antara para ahli tentang potensi pembagian kembali Sudan dan terulangnya pembantaian yang pernah melanda Darfur pada awal abad ini. (mm/alalam/raialyoum)