Kairo, LiputanIslam.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir menyatakan pertemuan antara Utusan Khusus Presiden Rusia Mikhail Bogdanov dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Sameh Shoukry di Kairo, ibu kota Mesir, menunjukkan bahwa Kairo dan Moskow sepakat mengenai penyelesaian krisis Suriah berdasarkan Deklarasi Jenewa 1.
“Dalam pertemuan antara Shameh Shoukry dan Bogdanov kedua pihak telah berdialog dan bertukar pendapat mengenai krisis Suriah, urgensi penyelesaiannya, dan pengenalan terhadap akar-akarnya berdasarkan Deklarasi Jenewa,” ungkap Shoukry, sebagaimana dilansir al-Mayadeen, Senin kemarin (19/10).
Dalam pertemuan itu juga ditegaskan pentingnya perang melawan kelompok-kelompok teroris karena keberhasilan mengatasi terorisme di Suriah akan menjadi salah satu langkah besar dalam proses penyelesaian krisis di negara ini melalui jalur diplomatik.
Juru bicara Kemlu Mesir Ahmed Abu Zeid menjelaskan bahwa pertemuan itu menekankan keharusan mendukung upaya Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura dan implementasi usulan-usulannya, termasuk pembentukan kelompok kontak internasional yang mengupayakan pembebasan Suriah dari krisis.
Menurutnya, upaya-upaya ini dilakukan dalam kerangka Deklarasi Jenewa serta pembentukan dewan untuk peralihan kekuasaan dengan tugas antara lain mengawasi transformasi politik, rekonstruksi, penumpasan terorisme, dan menjaga integritas Suriah.
Mengenai serangan kontra-terorisme Rusia di Suriah, Shoukry mengaku pihaknya berharap tindakan Moskow dapat membangkitkan pergerakan politik dan menyudahi kebuntuan.
Sementara itu, media online Rai al-Youm dalam editorialnya Senin kemarin menyatakan adanya peningkatan perselisihan dan bahkan ketegangan antara Mesir dan Arab Saudi mengenai perkembangan situasi regional Timteng, khususnya terkait Suriah dan Yaman.
“Dubes Saudi Ahmad Qahtan meninggalkan Kairo dengan rasa gusar, dan ini memperlihatkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan kedua negara terkait berbagai isu krusial regional yang mereka perselisihkan,” tulis Rai al-Youm.
Menurut Rai al-Youm, ketegangan itu tak dapat ditutupi dengan retorika Kedutaan Besar Saudi di Kairo mengenai eratnya hubungan Saudi-Mesir, karena kanal komunikasi antara kedua negara di level tertinggi ternyata sudah buntu, sebagaimana terlihat jelas dari penundaan dan lalu pembatalan kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi ke Kairo yang semula akan dilakukan sepulang Salman dari Amerika Serikat.
Rai al-Youm menilai keengganan Mesir mengirim pasukan darat untuk berperang di Yaman di bawah komando pasukan koalisi Arab pimpinan Saudi merupakan titik awal perselisihan kedua negara. Kemudian, sambutan Mesir atas kedatangan Kepala Lembaga Keamanan Suriah Ali Mamlouk ke Kairo juga menjadi pesan tajam Mesir bagi Saudi mengenai kedekatan hubungan Mesir dengan pemerintah Suriah.
Riyadh ngotot supaya Bashar al-Assad meletakkan jabatannya sebagai presiden Suriah. “Al-Assad pasti akan mundur, meskipun secara damai,” kata Menlu Saudi Adel al-Jubeir beberapa waktu lalu.
Di lain pihak, Ahmed Abu Zeid Minggu lalu (18/10) menegaskan, “Tidak ada perselisihan pendapat mengenai mekanisme penanggulangan krisis Mesir yang telah diusulkan dalam konferensi Jenewa. Sedangkan mengenai keberadaan al-Assad di tampuk kekuasaan atau kemundurannya adalah tema yang harus diputuskan oleh rakyat Suriah sendiri.” (mm)