Nazaret, LiputanIslam.com – Menteri Energi dan Infrastruktur Israel, Yisrael Katz, mengkritik pengumuman penolakan sejumlah pilot militer negaranya untuk dinas militer, dan menilai penolak itu memotivasi Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Hassan Nasrallah, untuk melancarkan serangan militer terhadap Israel dan mendekati bahaya perang.
Dalam beberapa hari terakhir, ratusan tentara dan perwira, termasuk pilot Israel, mengumumkan mereka tidak akan menjalankan dinas militer, dan mengecam kelanjutan upaya koalisi pemerintah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) reformasi peradilan yang kontroversial.
Katz, yang berasal dari partai Likud yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di akun Twitternya, Jumat (14/7, menyatakan; “Para pilot, yang mengumumkan bahwa mereka akan menolak untuk bertugas di tentara Israel karena menentang undang-undang peradilan, mendorong Nasrallah untuk percaya bahwa jika dia menyerang Israel maka Israel tidak akan memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan pendahuluan atau menonaktifkan sumber –sumber peluncuran rudal. Ini adalah tindakan berbahaya yang mendekatkan bahaya perang.”
Daerah perbatasan antara Libanon dan Israel mengalami eskalasi ketegangan dalam beberapa pekan terakhir, di tengah kekhawatiran akan kemungkinan kedua belah pihak terseret ke dalam konfrontasi militer baru.
Pada Selasa lalu, Knesset Israel meloloskan pembacaan pertama RUU “Pembatasan Kewajaran”, yang membatasi pengawasan Mahkamah Agung, yang notabene otoritas kehakiman tertinggi, pada pemerintah dan keputusannya. Rancangan itu harus melewati dua sesi pembacaan dan pemungutan suara di parlemen, sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Para pengunjuk rasa mendirikan puluhan tenda, membakar ban, dan menutup jalan di pusat kota Herzliya, Tel Aviv, dan Haifa.
Polisi memindahkan puluhan demonstran dari aula penumpang Terminal 3 Bandara Internasional David Ben Gurion ke luar terminal.
Polisi mengatakan, “protes tidak akan diizinkan di dalam terminal, dan hak untuk berdemonstrasi harus dilakukan di tempat-tempat yang ditentukan untuk tujuan ini oleh Otoritas Bandara.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tuduhan korupsi, menganggap bahwa amandemen peradilan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan dan mengekang penyalahgunaan kekuasaan Mahkamah Agung, sementara oposisi menyebut amandemen ini sebagai “kudeta otoriter” dan akan memusnahkan demokrasi.
Pemungutan suara untuk rancangan itu dilakukan setelah penangguhan negosiasi antara pemerintah dan oposisi, yang berusaha menyelesaikan masalah tersebut, pada bulan lalu. (mm/raialyoum)
Baca juga: