NewYork, LiputanIslam.com – Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap daftar nama lebih dari 60 perusahaan raksasa dunia yang terlibat dalam dukungan kepada ambisi pembangunan permukiman Zionis di Tepi Barat dan agresi di Gaza.
Laporan tersebut, yang disiapkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang kondisi HAM di wilayah Palestina pendudukan, Francesca Albanese, didasarkan pada lebih dari 200 pengajuan dari berbagai negara, organisasi peduli HAM, akademisi, dan perusahaan.
Laporan itu menyerukan kepada perusahaan-perusahaan tersebut agar menghentikan bisnis dengan Israel dan meminta pertanggungjawaban manajemen eksekutif secara finansial dan hukum atas apa yang mereka anggap diuntungkan oleh agresi Israel di wilayah Palestina.
Dalam daftar itu, nama-nama perusahaan yang paling menonjol berasal dari AS, yaitu Google, Microsoft, IBM, Caterpillar, Lockheed Martin, serta Hyundai dari Korea Selatan. Laporan tersebut menilai mereka berpartisipasi dalam sistem pengawasan yang berkontribusi pada proses penindasan, pembuatan senjata, dan penghancuran properti di wilayah Palestina.
Laporan tersebut memperluas daftar PBB sebelumnya, yang dikeluarkan pada tahun 2023 dan hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan permukiman, sementara laporan baru tersebut mencakup berbagai aspek yang lebih luas terkait dengan agresi di Gaza.
Albanese menempatkan tuduhan ini dalam konteks deskripsi krisis yang komprehensif, dengan menyatakan; “Sementara kehidupan di Gaza sedang dihabisi dan eskalasi terus berlanjut di Tepi Barat, laporan ini mengungkapkan bahwa apa yang disebut genosida terus berlanjut hanya karena menguntungkan banyak pihak.”
Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan ini “telah dikaitkan secara finansial dengan apartheid dan militerisme Israel,” yang menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Secara lebih rinci, laporan tersebut berfokus pada perusahaan-perusahaan berikut:
Lockheed Martin dan Leonardo: Mereka dianggap bertanggung jawab atas penyediaan senjata yang kemungkinan digunakan di Gaza. Juru bicara Lockheed Martin menekankan bahwa transaksi ini dilakukan dalam konteks apa yang disebutnya sebagai “pemerintah,” dan bahwa pemerintah Washington adalah otoritas hukum utama.
Caterpillar dan Hyundai Heavy Industries: Mereka dituduh menyediakan peralatan berat yang berkontribusi terhadap penghancuran properti Palestina, dalam skenario yang, menurut laporan tersebut, sebagian merusak sektor sipil.
Perusahaan teknologi, seperti Alphabet (pemilik Google), Amazon, Microsoft, dan IBM, disebutkan sebagai pusat sistem pengawasan Israel yang mendukung serangan terhadap warga sipil.
Alphabet sebelumnya menanggapi bahwa kontraknya senilai $1,2 miliar untuk layanan komputasi awan tidak terkait dengan penggunaan militer atau intelijen Israel.
Palantir: Perusahaan ini dilaporkan terkait dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk militer Israel, meskipun tidak ada rincian yang memadai mengenai penerapan praktis dari dukungan ini.
Misi Israel di Jenewa menuding laporan tersebut sebagai cacat hukum dan berisi pernyataan yang memfitnah, dan menganggapnya justru merugikan PBB.
Misi AS untuk PBB di New York mendesak Sekjen António Guterres untuk mengutuk Albanese dan mencopotnya dari jabatannya. Misi itu menganggap laporan Albanese sebagai penargetan sistematis melalui apa yang disebutnya “perang ekonomi” terhadap entitas global yang bermitra dengan Israel.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Israel terus membenarkan agresi yang sedang berlangsung di Gaza dengan alasan “pembelaan diri” setelah terjadi Intifada Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, meski Israel jelas-jelas melakukan kejahatan kemanusiaan besar-besaran.
Kementerian Kesehatan di Gaza menegaskan bahwa jumlah korban gugur telah melampaui 56.000 orang, yang sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak, dan seluruh Jalur Gaza juga telah hancur menjadi puing-puing akibat kontinyuitas pengeboman di tengah blokade yang mencekik.
Laporan tersebut dijadwalkan akan segera disampaikan kepada Dewan HAM PBB, yang terdiri atas 47 negara anggota. Meskipun mandatnya tidak mencakup tindakan yang mengikat secara hukum, namun, seperti yang terjadi di masa lalu, investigasi PBB demikian sering digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan hukum di pengadilan internasional. (mm/alalam)