NewYork, LiputanIslam.com – Majelis Umum PBB menggelar sidang darurat mengenai krisis Gaza atas permintaan negara-negara Arab Rabu (8/6/2018), seperti dinyatakan ketua majelis ini, Miroslav Lajcak, dalam suratnya kepada 193 negara anggota.
Para diplomat mengatakan bahwa dalam sidang ini rencananya akan dilakukan pemungutan suara untuk draf resolusi yang menuntut perlindungan warga Palestina dan kecaman secara implisit terhadap Rezim Zionis Israel, sebagaimana draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang diveto oleh Amerika Serikat (AS) pekan lalu.
Tak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum PBB tidaklah mengikat.
Seorang diplomat yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada AFP membenarkan adanya sidang darurat itu.
“Pekan depan kami akan bekerja untuk mendapatkan jumlah suara yang lebih besar,” katanya.
Wakil Israel di PBB Danny Danon dalam sebuah statemennya mengecam permohonan penyelenggaraan sidang darurat tersebut.
“Sayang sekali, alih-alih mengecam Hamas, sebagian negara malah berusaha memenuhi kebutuhan politik dalam negerinya dengan cara mencemarkan citra Israel di PBB,” kecamnya.
Pada Desember tahun lalu, setelah AS di Dewan Keamanan PBB menjatuhkan hak vetonya terhadap draf resolusi yang mengecam keputusan AS mengakui al-Quds (Yerussalem) sebagai ibu kota Israel negara-negara Arab menempuh upaya di Majelis Umum PBB yang tidak menerapkan hak veto.
Sumber tadi mengatakan bahwa inisiatif penyelenggaraan sidang darurat pekan depan datang dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab.
Negara-negara Eropa berusaha membujuk Palestina dan negara-negara Arab agar tidak menuntut pemungutan suara di Majelis Umum pasca veto AS pekan lalu. Seorang diplomat Eropa yang juga meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, “Semua mengatakan kepada mereka agar tidak melakukannya.”
Belum jelas bagaimana bentuk dukungan internasional yang diminta oleh pihak Palestina di Jalur Gaza, dan apakah berkaitan dengan penugasan tim pengawas atau pasukan penjaga perdamaian.
Belakangan ini negara-negara Arab meminta Sekjen PBB António Guterres agar mengajukan usulan tentang ini. Namun, menurut diplomat anonim, Guterres mengaku perlu mendapat mandat dari Dewan Keamanan untuk mengajukan pendapat tentang ini.
Sebanyak empat orang Palestina gugur syahid di tangan pasukan Zionis Israel dalam aksi protes baru di Jalur Gaza, Jumat (8/6/2018). Dengan demikian, sejak dimulainya aksi protes ini pada 30 Maret lalu sampai sekarang tak kurang dari 129 warga Palestina gugur diserang pasukan Zionis. (mm/alalam)